WahanaNews.co | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana untuk melakukan kerja sama dengan Korea Selatan (Korsel) soal pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
RI dan Korsel disebutkan akan menjajaki kerja sama khususnya dalam pembangunan hunian bagi aparatur sipil negara (ASN) di IKN baru tersebut.
Baca Juga:
Intiland hingga RGE: Swasta Banjiri IKN dengan Proyek Miliaran Rupiah
Ketua Bidang Perencanaan Perumahan Kementerian PUPR, Dedy Permadi, mengatakan RI sebetulnya sudah menawarkan soal investasi pembangunan IKN.
"Kami ini sebetulnya kita sudah tawarkan ke investor dari teman-teman dari Korea untuk bisa kemudian mereka akan mengusulkan KPBU di bagian tengah ini yang kemudian dikombinasikan antara hunian dan kemudian fasilitas komersial yang ada di sana," ujar Dedy dalam webinar tentang kesiapan infrastruktur IKN, Jumat (15/4/2022).
Skema penyediaan hunian ASN di lokasi Civic Residence WP 1A pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), sebagaimana usulan konsultan Korea terdiri dari 2 paket, yaitu paket 1 KPBU dengan skema availability payment (AP), dan paket 2 investasi zona komersial.
Baca Juga:
Jadi Investor, Prabowo: Saya Bertekad Melanjutkan IKN Nusantara
Kemudian diperlukan dukungan pemerintah berupa pembebasan lahan, fasilitas infrastruktur dasar, dan hak penggunaan lahan untuk lahan campuran, serta diperlukan jaminan pemerintah yang dalam hal ini jaminan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII).
"Ini masih berjalan, mereka menggunakan skema-skema yang ada dua skema, satunya memang AP, yang satunya mix facilities. Ini bisa memberikan keuntungan bagi mungkin Badan Otorita karena mereka akan mendapatkan manfaat dari adanya fasilitas-fasilitas komersial yang ada di sana," paparnya.
Kementerian PUPR mendorong penyediaan hunian melalui skema KPBU, diawali dengan pembangunan 155 tower rusun dan 61 rumah tapak yang berlokasi di WP 1A pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
