WahanaNews.co | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus
berkomitmen mendukung pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan
perekonomian di Provinsi Papua.
Tak hanya infrastruktur skala besar
seperti jalan perbatasan dan Trans Papua, penyediaan infrastruktur kerakyatan
juga disalurkan dengan skema Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) guna mendorong pertumbuhan ekonomi perdesaan.
Baca Juga:
Dapat Penghargaan Swasembada Beras, Menteri PUPR Apresiasi Capaian Pertanian RI
Menteri PUPR, Basuki
Hadimuljono, mengatakan, Program PKT dilaksanakan melalui
pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai
pelaku, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang
tidak membutuhkan teknologi.
Tujuannya adalah untuk
mendistribusikan dana pembangunan hingga ke desa-desa.
"Selain untuk meningkatkan daya beli
masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana pembangunan hingga ke
desa/pelosok. Pola pelaksanaan PKT juga harus memperhatikan protokol physical & social distancing untuk
pencegahan penyebaran Covid-19," kata Menteri Basuki.
Baca Juga:
Tiga Kementerian Bangun Infrastruktur di Pulau Bangka Likupang Sulut
Program PKT di Provinsi Papua salah
satunya disalurkan melalui Pengembangan Infrastruktur
Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya.
Kementerian PUPR pada umumnya
membangun jalan produksi dan tambatan perahu untuk memudahkan nelayan maupun
petani mengangkut hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan.
Sesuai data e-monitoring tanggal 6 Agustus 2021, pukul 11.07 WIB, Program PISEW di Papua tahun 2021
dilaksanakan di 20 lokasi dengan serapan tenaga kerja sebanyak 346 orang.
Beberapa Program PISEW Provinsi Papua
yang telah selesai pengerjaannya dan memberi manfaat bagi masyarakat, di antaranya, di Distrik Agats, Kabupaten Asmat, melalui pembangunan jalan jerambah dan tambatan perahu berbahan
dasar kayu.
Wilayah Distrik Agats yang didominasi
dengan lahan gambut dinilai menyulitkan akses warga beberapa desa di Distrik
Agats untuk menjangkau distrik lain, khususnya saat musim hujan.
Akses warga satu-satunya adalah
menggunakan canoe atau speedboat dengan biaya sewa cukup mahal.
Pembangunan jalan desa dan tambatan
perahu tersebut memberikan manfaat warga dalam menjalankan aktivitas
perekonomian yang mayoritas bekerja sebagai nelayan dan petani.
Kehadiran jalan jerambah mempermudah
akses petani dari dan menuju areal pertanian, sehingga memaksimalkan produksi
pertanian dan mengurangi biaya produksi.
Tambatan perahu juga berfungsi
sebagaitempat untuk mengikat/menambatperahu-perahu wargasaat
berlabuh/parkir sebelum dan setelah bongkar muat muatan di lingkungan kampung
nelayan.
Kecamatan atau desa yang berhak
mendapat program PISEW harus memiliki beberapa kriteria, yakni kecamatan atau
desa yang berpotensi berbasis agropolitan, peningkatan sektor ekonomi
masyarakat dan rencana tata ruang yang searah dengan pemerintah kabupaten/kota.
Diharapkan Program Padat Karya PISEW
dapat mengurangi angka kemiskinan, kesenjangan antar wilayah dan mengurangi
indeks kemahalan serta pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah
Indonesia. [dhn]
