Kota
Bekasi Wahana News, Badan Musyawarah
Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi memprotes dan menolak rencana pemerintah
Kota Bekasi untuk membangun Unit Sekolah Baru (USB). Hal ini disampaikan Sekretaris
BMPS Kota Bekasi, Ayung Sardi Dauly pada saat pertemuan dengan Wali Kota Bekasi
di Yayasan Alwathoniyah 22 Bintara, Bekasi Barat, Kamis (11/4/2019).
Dua
hari sebelumnya, delegasi BMPS Kota Bekasi yang dipimpin Ayung Dauly telah
melakukan audiensi dengan komisi IV DPRD Kota Bekasi, yang diterima Sekretaris
Komisi IV DPRD Daddy Kusradi dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), terkait
rencana Pemkot Kota Bekasi menambah Unit Sekolah Baru (USB) tingkat SMP Negeri
tersebut.
Baca Juga:
Satu-satu Kandidat Perempuan, Ini Harapan Adelia untuk Musda KNPI Kota Bekasi
Dalam
pertemuan dengan BMPS, Walikota Dr.Rahmat Effendi didampingi Kepala Dinas
Pendidikan Kota Bekasi, Ali Fauzie,M.Pd. "Inti yang kita tanyakan tentang USB,
yang menurut Kadisdik Ali Fauzie masih dalam pembahasan di tingkat tim disdik
dan belum sampai kepada Wali Kota Bekasi." Kata Ayung.
Kepada
Wahana News Ayung mengatakan, bahwa
selama ini Pemerintah Kota Bekasi masih melakukan dikotomi sekolah Negeri dan Swasta,
baik dalam pemberian BOSDA, persyaratan pendirian sekolah baru termasuk bantuan
hibah lainnya.
Ditegaskannya,
"daripada menambah sekolah baru yang butuh anggaran besar, lebih baik pemerintah
memberikan BOSDA yang sama kepada sekolah swasta sebesar yang diterima sekolah
negeri sehingga visi kota Bekasi cerdas, kreatif maju sejahtera dan Ihsan dapat
terwujud" Kata Ayung.
Baca Juga:
Serius Maju KNPI Kota Bekasi Periode 2025-2028, Bang Aji Ambil Formulir Pendaftaran
"Saat
ini dikotomi sekolah negeri dan swasta juga terlihat dari besaran dana BOSDA
yang diterima perguruan swasta, untuk setiap siswa SMP Negeri menerima Rp.90.000/bulan,
sementara siswa SMP Swasta hanya menerima Rp.15.000/bulan, dan untuk siswa SD Negeri
Rp.60.000/bulan dan siswa SD Swasta 10.000/bulan", beber Ayung.
Menanggapi
protes dari BMPS, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Ali Fauzie mengatakan, bahwa
rencana pendirian Unit Sekolah Baru (USB) tersebut masih sedang dikaji. "Kita
akan meminta pendapat para steakholder, termasuk BMPS pasti akan kita undang.
"Sayangnya
saat kita undang untuk pembahasan rencana pendirian USB, mereka (BMPS) tidak
hadir," kata Kadisdik Ali Fauzie.
"Masukan
BMPS akan didengar dan akan ditindak lanjuti dalam bentuk MoU. Nantinya akan
dibentuk Tim KSB yang melibatkan BMPS, Disdik,Plt.ASDA dan Bappeda," ujarnya.
Ali
Fauzi mengatakan, masukan dari BMPS akan ditindaklanjuti dengan melakukan
Evaluasi terkait MoU yang dulu sudah dilakukan terkait anggaran pembiayaan
sekolah swasta dari pemerintah Kota Bekasi.
Terkait
besaran bantuan BOSDA untuk sekolah swasta, Ali Fauzie mengatakan, "saat ini BOSDA
untuk SD Negeri sudah naik menjadi Rp.28.00/siswa/bulan dan SD swasta Rp.10.000,
bedanya sekolah swasta masih menerima SPP dari masyarakat" kata Ali Fauzie.
Saat ini, Dinas Pendidikan sedah mengusulkan kepada Bappeda agar BOSDA untuk
SMP Swasta dinaikkan menjadi Rp.50.000/bulan/siswa, Pungkas Ali Fauzie. (MEHA)
