WAHANANEWS.CO, Jakarta - Persiapan operasional pemerintahan di Ibu Kota Nusantara terus dimatangkan setelah puluhan staf Wakil Presiden mulai berkantor di kawasan tersebut.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengungkapkan sekitar 50 staf Wakil Presiden RI telah ditugaskan ke IKN untuk menyiapkan operasional kompleks Istana Wakil Presiden.
Baca Juga:
Proyek IKN Berlanjut Pascalebaran, MARTABAT Prabowo-Gibran: Momentum Akselerasi Harus Dijaga
"Sudah dipersiapkan, bahkan sekitar 50 staf beliau juga sudah ditugaskan ke sini untuk mempersiapkan perkantoran Istana Wapres," kata Basuki saat silaturahim di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda, Senin (6/4/2026).
Ia memastikan bahwa fasilitas perkantoran bagi pimpinan negara di IKN telah siap digunakan untuk menunjang aktivitas pemerintahan tingkat tinggi.
Kunjungan Basuki bersama istri ke Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud turut diisi agenda silaturahim dalam suasana halal bihalal.
Baca Juga:
Operasional Total Tol IKN Ditargetkan Rampung 2027, MARTABAT Prabowo-Gibran: Percepat Konektivitas dan Ekonomi Kawasan
Dalam kesempatan tersebut, Basuki sempat berkelakar kepada awak media terkait penampilannya yang mengenakan batik.
"Halal bihalal. Makanya dengan istri saya. Anda pernah lihat saya pakai batik? Tidak pernah kan. Jadi saya menyempatkan silaturahim sebagai warganya Pak Gubernur Rudy Mas'ud," ujarnya.
Di balik agenda silaturahim tersebut, Otorita IKN juga memaparkan perkembangan terbaru pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan di IKN.
Basuki menjelaskan bahwa pembangunan tidak hanya berfokus pada kawasan eksekutif, tetapi juga mulai mencakup kompleks legislatif dan yudikatif.
Pekerjaan fisik untuk gedung DPR serta lembaga peradilan disebut telah berjalan sesuai dengan peta jalan tahap awal sejak tahun 2022.
Selain itu, pembangunan infrastruktur turut diiringi penyediaan hunian bagi aparatur negara yang akan dipindahkan ke IKN.
Otorita IKN saat ini tengah mempercepat penyelesaian blok hunian sembari menunggu rekomendasi teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum.
Seluruh fasilitas di kawasan legislatif dan yudikatif ditargetkan rampung guna melengkapi fungsi tata kota pemerintahan di IKN.
[Redaktur: Angelita Lumban Gaol]
