WahanaNews.co | Permasalahan
infrastruktur jalan menjadi salah satu penghambat kemajuan Kabupaten Sumbawa,
Nusa Tenggara Barat (NTB).
Baca Juga:
Kementan Gencarkan Listrik Masuk Sawah Dukung Program Pompanisasi
Hal ini dipandang sebagai penanda tidak adanya political
will atau kemauan politik pemerintah daerah terkait. Padahal, sejatinya
keberadaan jalan penghubung antarwilayah adalah kebutuhan primer untuk
pembangunan di segala sektor.
"Saya kira ini
masalah political will-nya, tidak ada alasan soal APBD, karena akses jalan bisa
dibangun dengan berbagai cara, misalnya setiap tahun dianggarkan di APBD untuk
secara bertahap," ujar pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, kepada
wartawan, Kamis (3/12).
Trubus mengingatkan, ketersediaan infrastruktur jalan akan
memberikan kemudahan akses bagi angkutan logistik. Infrastruktur jalan juga
menjadi dasar masuknya infrastruktur listrik, dalam hal ini PT Perusahaan
Listrik Negara (PLN). Dia menyampaikan, PLN tidak mungkin menjangkau wilayah
yang tidak didukung akses jalan.
Baca Juga:
PLN Banten Pastikan Operasional SPKLU Jalur Mudik Tol Jakarta-Merak Andal
"PLN itu kan infrastruktunya berteknologi tinggi ya, ada
unsur perawatan dan pembiayaan yang besar, memang infrastruktur jalan sangat
penting. Harusnya, pemerintah daerah bisa punya kebijakan kolaborasi dengan
pihak swasta atau BUMN dan BUMD, baik dengan pemerintah provinsi maupun
pemerintah pusat," ujarnya.
Ia juga mengatakan, saat ini banyak pemerintah daerah yang
menggunakan skema Public Private Partnership, atau Kerja Sama Pemerintah dan
Badan Usaha (KPBU). Selain itu, ada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
(PKBL) BUMN dalam bentuk CSR.
"Jadi sangat dimungkinkan menggandeng investor, tidak ada
alasan bagi daerah. Apalagi kan ada tuh wakil rakyat baik di DPRD maupun DPR
RI, bisa diajak berupaya bersama-sama ikut membantu membangun infrastruktur,
jadi banyak sekali caranya," tandas Trubus.
Cuma Serap Anggaran
Pengamat politik Universitas Al Azhar sekaligus Direktur
Eksekutif IPR (Indonesia Political Review) Ujang Komaruddin pun menyayangkan
kondisi jalan di Sumbawa. Pasalnya, daerah tersebut, dan juga NTB secara
keseluruhan, merupakan daerah yang memiliki potensi wisata.
"Harusnya infrastruktur harus baik. Bagaimana wisatawan mau
ke NTB dan Sumbawa kalau infrastrukturnya masih memprihatinkan. Saya beberapa
kali ke sana dan infrastrukturnya kurang baik. Yang masih kurang baik itu
infrastruktur PLN. Di sana mati terus," ucapnya.
Hal ini disampaikan Ujang, perlu menjadi catatan masyarakat
di NTB dan Sumbawa ke depannya. Jangan sampai wilayahnya menjadi seperti tidak
diurus. Jadi, kepala daerahnya perlu diingatkan untuk segera memperbaiki
masalah infrastruktur ini.
Sementara itu, ekonom Institute for Development of Economics
and Finance Enny Sri Hartati menilai lambatnya pembangunan infrastruktur di
daerah memang tanggung jawab kepala daerah. Menurutnya, kadang kepala daerah
terkendala dengan APBD dan dalam menyusun anggarannya.
"Yang ada keputusan keputusan politis, ada yang
orientasinya dan projek itu kan. Dan orientasinya lagi hanya hanya sekedar
penyerapan anggaran," kata Enny.
Kepala daerah, kata dia, karena hanya fokus penyerapan
anggaran akhirnya berpikir melakukan kegiatan apa yang bisa habis sampai akhir
tahun. "Mereka penyerapan anggarannya berapa persen hanya untuk
mengerjakan itu. Enggak mampu selalu tidak sampai," katanya.
Dia juga mengakui infrastruktur yang lambat sangat
menghambat laju perekonomian masyarakat. Padahal seharusnya, dana yang terbatas
fokus infrastruktur yang benar-benar mampu menopang atau memberikan nilai
tambah terhadap aktivitas ekonomi.
"Jelas itu kan butuh perencanaan yang matang, stepnya
jelas dan multiyears. Persoalannya setiap anggaran-anggaran itu selalu
potensial. Tetapi ya kembali lagi akhirnya birokrasi kita balik lagi ya fokus
penyerapan anggaran," tuturnya.
Jalan di Tempat
Pembangunan infrastruktur dasar di Kabupaten Sumbawa saat
ini melamban bahkan terkesan jalan di tempat. Infrastruktur dasar seperti
jalan, instalasi air bersih bahkan infrastruktur yang menunjang kebutuhan
listrik masih jauh dari harapan masyarakat.
Jalan misalnya, masih banyak desa-desa terpencil yang belum
menikmati jalan yang layak seperti di Kecamatan Batu Lanteh, Kecamatan Moyo
Utara dan beberapa Kecamatan lainnya.
Demikian juga instalasi air bersih, bahkan di dalam kota masih ada saja warga
yang mengeluh tidak mendapat air bersih.
Listrik juga demikian, sekitar 44 dusun di Kabupaten Sumbawa
belum menikmati aliran listrik dan hanya mengandalkan tenaga surya yang
kapasitasnya sangat kecil.
Salah satu paslon peserta pilkada di wilayah ini;
Jarot-Mokhlis mengamini berbagai keluhan masyarakat Sumbawa. Keduanya
berkeinginan membangun infrastruktur konektivitas antara wilayah yang akan
memperlancar akses masyarakat dari desa ke desa dan desa ke kota.
"Kami akan membangun infrastruktur konektiviti antara
wilayah yaitu jalan-jalan penghubung dan pelabuhan. Efek domino dari sulitnya
akses jalan akan menghambat pembangunan sarana dan prasarana, hal ini juga akan
berdampak pada segala bidang contoh saja pendidikan, pertanian, perdagangan dan
lain sebagainya," kata Jarot.
Selain jalan, Jarot-Mokhlis yang bernomor 5 ini akan membangun konektivitas atau
infrastruktur pelabuhan penunjang pariwisata dan nelayan yang ada di sejumlah
wilayah yang memiliki potensi besar seperti di Pulau Moyo dan spot-spot lainnya
yang bisa dikembangkan.
Seperti pulau Moyo, tambahnya, begitu banyak kapal pesiar
yang datang tetapi tidak ada tempat untuk kapal itu menyandar atau bermalam
sehingga dampak dari datangnya tamu itu tidak bisa dinikmati oleh masyarakat di
sekitar. [qnt]