WahanaNews.co | Untuk program normalisasi Kali Ciliwung guna mencegah terjadinya banjir di Ibu Kota, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menganggarkan dana sekitar Rp 700 Miliar.
Nominal tersebut menurut Heru sudah termasuk untuk pembebasan lahan di sekitaran kali Ciliwung.
Baca Juga:
Diguyur Hujan Sejak Sabtu, 2 Kecamatan di NTT Terendam Banjir
“Normalisasi Kali Ciliwung kurang lebih sekitar Rp 700 Miliar, itu sudah termasuk pembebasan lahan,” kata Heru kepada wartawan, Selasa 8 November 2022.
Heru menyebutkan bahwa anggaran tersebut masuk dalam Peraturan Daerah tentang APBD DKI Jakarta tahun 2023.
Selain itu, kata dia, anggaran Rp 700 miliar itu ditargetkan untuk pembebasan lahan di empat kelurahan. Kendati demikian, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) itu tidak menjelaskan secara rinci keberadaan empat kelurahan yang ia maksud.
Baca Juga:
Proyek Peningkatan Kapasitas Kali Ciliwung Terkesan Asal Asalan
“Kan ada beberapa part, empat kelurahan. Kurang lebih segitu,” jelasnya.
Sebelumnya, Heru memastikan normalisasi kali Ciliwung akan tetap dilanjutkan. Hal ini merupakan hasil pertemuannya dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Senin, 17 Oktober 2022.
Adapun lokasi normalisasi kebanyakan di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.
“Oh iya ini ada kaitannya dengan normalisasi sodetan (dari Ciliwung ke Banjir Kanal Timur), kali Ciliwung, Cimahi dan seterusnya dan master plan penanggulangan banjir yang nanti kita sinergikan (dengan Pemerintah Pusat),” kata Heru.
Sebagai informasi, rencana normalisasi Kali Ciliwung guna mengatasi masalah banjir di Ibu Kota sudah dilakukan sejak kepemimpinan Joko Widodo dan Basuki Tjahja Purnama (Ahok).
Akan tetapi, normalisasi itu harus berhenti di era Anies Baswedan lantaran permasalahan pembebasan lahan untuk normalisasi selalu mendapatkan penolakan dari masyarakat sekitar. [tum]
