WahanaNews.co | Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida
Mahmudah, meminta kejelasan program normalisasi sungai dari Gubernur
DKI Jakarta.
Pasalnya,
selama ini, Anies kerap tak menjawab saat dikonfirmasi oleh media massa terkait
progres normalisasi sungai di Jakarta. Utamanya saat terjadi banjir pada 20
Februari 2021.
Baca Juga:
Atasi Banjir Jakarta, Jokowi Resmikan Stasiun Pompa Ancol Sentiong
"Kalau
saya rapat dengan Dinas SDA DKI, katanya normalisasi sungai tetap dilanjutkan. Saya percaya, dan
pegang omongan itu. Tapi, lebih baik kawan media tanyakan kembali,
seperti apa (kejelasan progres) kepada Pak Gubernur," kata Ida, saat
dihubungi wartawan.
Pasalnya,
untuk tahun ini, Ida menyebut anggaran untuk normalisasi sungai terhitung
banyak.
Pemerintah
sudah mengalokasikan dana mencapai Rp 3 triliun untuk penanganan banjir. Salah satunya untuk program normalisasi
sungai.
Baca Juga:
Jokowi Sebut Normalisasi Ciliwung Segera Rampung
Selain
itu, dana ini digunakan juga untuk membuat waduk, pembebasan lahan, membuat
embung, hingga membuat polder.
"Kan anggaran pembebasan lahan buat
normalisasi tahun ini juga banyak," jelasnya.
Terkait
normalisasi sungai pun sempat dikritik pengamat tata kota, Nirwono Joga.
Ia
menyebut, Pemprov DKI sejak 2017 tak melakukan pembebasan lahan di
sepanjang bantaran sungai yang perlu dinormalisasi dan dinaturalisasi.
Di
antaranya, Sungai Ciliwung, Kali Angke, Kali Sunter, dan Pesanggrahan.
Sebelumnya,
Ida juga mengatakan, perlu adanya evaluasi mengingat sejumlah titik di Jakarta
terendam banjir dan telah menjadi sorotan dalam beberapa hari terakhir ini.
"Tahun
(2021) ini ada banjir yang besar. Kita harus mengevaluasi, apa sih yang menjadi penyebab banjir itu, yang
perlu kita kerjakan tahun berikutnya. Saya harap, setelah rapat ini ada evaluasi
yang dilakukan Pemprov terkait mengurangi yang ada di DKI," ujar Ida, usai
rapat kerja bersama Dinas SDA di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (22/2/2021).
Evaluasi
tersebut, lanjut Ida, perlu dikaji secara mendalam. Seperti halnya peristiwa
banjir yang telah merendam sebagian besar wilayah di Kemang, Jakarta Selatan.
Komisi
D berharap ada penyelesaian pengendalian banjir yang lebih optimal di DKI
Jakarta secara menyeluruh.
"Di
Kemang kemarin ada keluhan banjir besar, ternyata keluhannya itu ada dua titik
yang memang disampaikan ada pagar yang memang jebol. Kenapa ini bisa terjadi
dan apakah pagar tersebut nanti harus dibuat SDA agar tidak jebol kembali, dan
hal-hal tersebut harus disampaikan dan terselesaikan tidak bisa tidak," ungkap
Ida.
Hal
senada juga diungkapkan Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI, Nova Harivan Paloh.
Menurutnya,
Dinas SDA sebagai leading sector perlu memperhatikan alur
perencanaan kegiatan pengendalian banjir di tahun 2021 secara terstruktur.
"Karena
kalau kita lihat sepertinya pembebasan lahan baru dilakukan tahun ini (2021)
sehingga program pengendalian banjir juga baru terasa akan dilakukan tahun ini.
Jadi saya ingin ada timeline yang
jelas," tegasnya. [dhn]