WAHANANEWS.CO, Garut - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut resmi memperpanjang masa Tanggap Darurat bencana untuk memastikan pemulihan infrastruktur penting yang masih terhambat akibat banjir di sejumlah kecamatan.
Keputusan ini diambil menyusul kondisi di lapangan yang menunjukkan ribuan warga masih terdampak, terutama di wilayah selatan Garut, di mana akses jalan dan jembatan terputus sejak banjir pertama terjadi (8/12/2025).
Baca Juga:
Pemkab Garut Batasi Operasional Truk Tambang demi Kurangi Kemacetan Akhir Pekan
Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Nurdin Yana, menjelaskan bahwa hasil evaluasi tahap kedua mengindikasikan masih terjadinya banjir susulan.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus memperpanjang masa penanganan darurat agar aktivitas masyarakat dapat terus berjalan.
“Kegiatan hari ini kami melakukan evaluasi tanggap darurat untuk fase yang kedua, alhamdulillah fase yang kedua ini sudah selesai, tapi kemudian kita melihat bahwa memang masih ada bencana banjir yang turun, nah itu segera kita lakukan recovery,” ujar Nurdin.
Baca Juga:
Garut Lirik Rusia Kerja Sama Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi
Perpanjangan masa Tanggap Darurat tersebut ditetapkan berlangsung mulai 9–23 Desember 2025.
Pemkab meyakini tambahan waktu ini diperlukan untuk memastikan langkah-langkah pemulihan lanjutan dapat terlaksana lebih optimal.
“Tanggap darurat ini kita perpanjang rentang waktu 14 hari ke depan,” katanya.
Dalam periode ini, pemerintah akan memprioritaskan perbaikan infrastruktur vital yang berpengaruh besar terhadap mobilitas warga, seperti jembatan penghubung antardesa dan akses menuju pusat kegiatan masyarakat.
Salah satu fokus utama berada di Kecamatan Bungbulang, wilayah yang mengalami kerusakan jembatan cukup parah.
“Kita lihat sekarang mana yang urgensi, mana yang bisa dilakukan dalam konteks tanggap darurat, misalkan jembatan, kemarin di Bungbulang ada 4 jembatan yang rusak dan sangat memarginalkan masyarakat Bungbulang,” jelasnya.
Sebagai solusi cepat, Pemkab akan membangun jembatan sementara agar warga tetap dapat melewati jalur tersebut meski dalam kondisi terbatas.
Upaya ini diharapkan bisa mendukung kelancaran kegiatan ekonomi, pendidikan, dan mobilitas harian.
Nurdin juga menyebutkan bahwa dua wilayah yang paling terdampak adalah Kecamatan Peundeuy dan Bungbulang.
Di Peundeuy, perbaikan Jembatan Rawayan telah selesai sepenuhnya dan kini sudah dapat digunakan warga, meski dengan pembatasan maksimal tiga orang yang melintas secara bergiliran untuk menjaga keamanan.
Secara keseluruhan, terdapat 243 kepala keluarga (KK) dan 241 rumah yang terdampak, dengan total lebih dari 700 jiwa yang menjadi prioritas penanganan lanjutan.
Pemkab akan menyalurkan bantuan sesuai ketentuan Permensos berupa Jaminan Hidup (Jadup) serta bantuan sementara lainnya selama 14 hari bagi keluarga terdampak.
Nurdin menekankan bahwa perpanjangan status Tanggap Darurat tidak dapat dihindari karena munculnya bencana susulan dan kebutuhan mendesak untuk menyediakan fasilitas umum sementara agar aktivitas masyarakat tetap dapat dijalankan.
“Bungbulang juga ada beberapa jembatan yang menghubungkan beberapa daerah tidak bisa terhubung jembatanya, sehingga kita lakukan tanggap darurat, dikandung maksud yang penting masyarakat bisa beraktivitas seadanya dengan fasum-fasum berdasarkan pendekatan kedaruratan,” pungkasnya.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
