WahanaNews.co |
Sosialisasi nilai-nilai Pancasila wajib dilakukan seluruh elemen masyarakat,
terlebih pemerintah.
Hal ini disampaikan Majelis
Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Malang, Jawa Timur, terkait
polemik Lomba Desa Pancasila.
Baca Juga:
Anggota DPRD Sumbar Verry Mulyadi Gelar Reses di Kampung Baru Nan XX Padang
Diberitakan, Lomba Desa
Pancasila menjadi polemik setelah DPC PKB Kabupaten Malang mempersoalkannya,
dan menyebut bahwa program itu bersumber dari salah satu partai politik
tertentu.
Ketua Pemuda Pancasila
Kabupaten Malang, Priyo Sudibyo, mengatakan, Sekda Kabupaten Malang, Wahyu
Hidayat, dalam bertugas tentunya menjalankan sumpah jabatannya, yaitu patuh
setia dan taat terhadap Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, UUD 45, NKRI, dan
Pemerintah.
"Apalagi, di surat itu, Sekda
jelas menyatakan bahwa kegiatan tersebut untuk mensosialisasikan terkait
Pancasila, dalam Rangka Hari Lahir Pancasila. Bukan dalam rangka Ultah Partai A,
atau Ultah Bupati," ujarnya wartawan, Sabtu (26/6/2021) malam.
Baca Juga:
Pasca Disita, KPK Kembalikan 11 Mobil Mewah pada Ketum Pemuda Pancasila
Lebih lanjut dia mengatakan,
seluruh partai politik, organisasi masyarakat, lembaga, dan elemen yang ada di
Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI ini berlandaskan pada ideologi
Pancasila.
"Karena, Pancasila sudah
menjadi ideologi bangsa ini, dan keberadaannya sudah final," terangnya.
Menurutnya, bila ada pihak
yang mempermasalahkan, maka Lomba Desa Pancasila yang sebenarnya bertujuan baik
ini mutlak harus dipertahankan.
"Saya tidak ada sangkut pautnya
dengan partai politik manapun. Tidak juga membela partai A maupun partai
B," kata Bogank, sapaan akrabnya.
Apabila yang dipermasalahkan itu
adalah programnya, lanjut dia, maka seharusnya pihak tersebut membuat program
tandingan yang lebih baik dan tentunya tetap demi menggelorakan semangat
Pancasila.
Ia mencontohkan saat dirinya menjadi
inisiator program Duta Pancasila
Kabupaten Malang.
Ternyata, ajang pemilihan Duta Pancasila tersebut saat ini banyak
direplikasi oleh daerah lain.
"Kalau yang
dipermasalahkan itu programnya, maka seharusnya bikin program tandingan yang
lebih bagus," kata Bogank, yang juga menjabat sebagai Ketua Kadin
Kabupaten Malang.
Bahkan, ajang Duta Pancasila itu, kata dia, menjadi
percontohan bagi pelaksanaan ajang-ajang serupa di sejumlah daerah lain.
Sehingga, fenomena ini pun membuat
kegiatan positif mengenai sosialisasi Pancasila jadi kian beragam.
"Contohnya, Mojokerto
yang mau mengadopsi Duta Pancasila. Itu
rencana dari Partai D dan N. Semarang, Partai G; Kota Malang, tiga pimpinan
Dewan sudah pernah main ke kantor kami, bicarakan Duta Pancasila. Bahkan, di Malang, legislator Partai N DPR RI
sering ajak Duta Pancasila
sosialisasi 4 Pilar ke beberapa tempat, dan itu tidak masalah," bebernya,
gamblang.
Secara garis besar, kata dia,
Pemuda Pancasila Kabupaten Malang juga mengajak seluruh elemen dan berbagai
pihak untuk terus menggelorakan kegiatan yang menanamkan nilai-nilai Pancasila.
[dhn]