WAHANANEWS.CO, Bogor - Bupati Bogor, Rudy Susmanto, mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Maruarar Sirait, dalam kegiatan Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) yang digelar di Kabupaten Bogor, Senin (3/11/2025).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat Kabupaten Bogor, sekaligus mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem melalui sektor perumahan.
Baca Juga:
Di Depan Warga Bogor Presiden Ungkap RI Tak lagi Impor Beras
Dalam sambutannya, Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam memperluas akses perumahan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Saya bersama Pemerintah Pusat dan Provinsi dan jajaran Pemkab Bogor berkomitmen menghadirkan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat,” ujar Bupati Rudy Susmanto.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan bahwa sektor perumahan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus mengurangi kemiskinan ekstrem, terutama di wilayah dengan potensi besar seperti Kabupaten Bogor.
Baca Juga:
Maruarar Sirait Ungkap Realisasi KPR Rumah Subsidi Sudah 221.047 Unit
Maruarar memuji kinerja pembangunan perumahan di Kabupaten Bogor yang dinilainya mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat secara signifikan.
“Pertumbuhan ekonominya bagus, dan saya yakin itu karena faktor perumahan. Rumah subsidi banyak dibangun, kegiatan konstruksi meningkat, dan itu membuka banyak lapangan pekerjaan. Satu rumah subsidi bisa menyerap tenaga kerja 4-5 orang, belum termasuk toko bangunan, sopir angkutan material, warung, dan industri seperti semen dan pasir,” ujar Maruarar.
Lebih lanjut, Maruarar menyampaikan rencananya untuk menetapkan Key Performance Indicator (KPI) yang terukur, terutama dalam penyerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan dan pembangunan rumah subsidi.
Ia menargetkan Kabupaten Bogor menjadi salah satu daerah dengan capaian tertinggi secara nasional.
“Kita harus menjadikan Kabupaten Bogor sebagai contoh, dengan penyerapan KUR dan rumah subsidi paling banyak. Apalagi di sini, Presiden Republik Indonesia tinggal, begitu juga Presiden sebelumnya. Jadi angka kemiskinan ekstrem harus bisa berkurang drastis,” tegasnya.
Selain itu, Menteri PKP juga menyoroti pentingnya tata kelola anggaran yang transparan dan tepat sasaran, terutama pada program bantuan seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
“Saya senang, karena melalui sistem belanja langsung, ada efisiensi anggaran yang bisa dimanfaatkan kembali untuk memperbaiki lebih banyak rumah rakyat. Ini langkah yang sangat baik dan harus terus diperkuat,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, turut hadir dan menyampaikan filosofi pembangunan Jawa Barat yang berorientasi pada kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat.
“Gemah ripah artinya sejahtera, repeh rapih artinya bahagia. Pemerintah hadir untuk membahagiakan masyarakat dan menyejahterakan mereka melalui berbagai program nyata, termasuk pembangunan sektor perumahan,” ujarnya.
Menurut Herman, sektor perumahan memiliki multiplier effect yang luar biasa karena mampu menggerakkan hingga 120–140 subsektor ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, serta meningkatkan daya beli masyarakat.
“Satu rumah melibatkan setidaknya empat pekerja. Jika sepuluh ribu rumah dibangun, berarti ada empat puluh ribu lapangan kerja baru. Inilah mengapa perumahan menjadi sektor andalan dalam menggerakkan ekonomi daerah,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian PKP dalam menggulirkan berbagai program strategis seperti BSPS, MLPP (fasilitas pembiayaan perumahan), dan Kredit Program Perumahan (KPP) yang dinilai mampu menjawab kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah.
“Program ini luar biasa. Tahun depan akan ada 400 ribu unit BSPS, dan kami berharap minimal 20 persen di antaranya untuk Jawa Barat. Kabupaten Bogor menjadi salah satu daerah prioritas,” katanya.
Kegiatan sosialisasi ini diharapkan memperkuat komitmen bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah untuk menghadirkan perumahan yang layak, berkeadilan, serta mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bogor dan Jawa Barat.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
