WahanaNews.co, Jakarta - Menteri Koperasi, DR Ferry Juliantono SE AK MSI, meminta Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) bersinergi dengan kementerian yang dipimpinnya, karena tengah mendapat tugas dari negara terkait akselerasi membangkitkan koperasi, agar mampu mengejar ketertinggalan dengan BUMN dan swasta.
Pernyataan itu disampaikan Ferry, sapaan akrabnya, pada pertemuan dengan pengurus PWI Pusat, di Kantor Kementerian Koperasi, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis petang (20/11/2025).
Baca Juga:
Kick Off Hari Pers Nasional 2026 Banten Siap Digelar
“Kami diberi tugas, gerak cepat, bagaimana caranya bisa mengejar ketertinggalan itu, didahului dari beberapa program, seperti rebranding, karena sudah banyak yang tidak tahu lagi apa itu koperasi, apalagi Gen Z, milenial, jelas tidak tahu,” katanya.
Selain rebranding juga pembaharuan tata kelola dengan membentuk kedeputian baru, seperti deputi digitalisasi dan business development. “Ini penting, karena kemarin-kemarin koperasi lebih menitikberatkan pada lembaganya, bukan bisnisnya,” tambahnya.
Di tengah perjalanan, sambung Ferry, Presiden Prabowo Subianto membentuk koperasi desa/kelurahan Merah Putih di 80 ribu desa/kelurahan di seluruh Indonesia, menyusul dikeluarkannya Inpres No 9/2025 pada Maret, melibatkan 18 kementerian dan lembaga.
Baca Juga:
PWI Pusat Ingatkan Jurnalis Tak Terjebak Copy Paste dan Hoaks di Era Teknologi
Selanjutnya disusul Perpres pembentukan Satgas Percepatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dan pada Juli lalu 80 ribu akta badan hukum 80 ribu koperasi itu kelar, saat ini bahkan sudah 82 ribu koperasi yang berbadan hukum.
Pada tahap relaksasi atas regulasi, peraturan-peraturan menteri, juklak juknis dan sebagainya juga sudah disesuaikan, karena sudah memasuki tahap operasional, seperti pembangunan fisik gudang, gerai dan sebagainya. “Karena presiden ingin sebisa mungkin semua harus standar,” jelasnya.
Bersamaan pembangunan fisik, Kementerian Koperasi juga merekrut 8 ribu asisten bisnis, 1.104 tenaga project management officer yang memperkuat dinas-dinas yang ada di provinsi, kota dan kabupaten.
