WahanaNews.co | Persoalan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang terus disorot mendapat perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Presiden tengah mempertimbangkan untuk menghapus kebijakan seleksi PPDB sistem zonasi tersebut.
Baca Juga:
Ono Surono Soroti Pungli Rp3,4 Miliar Berkedok Sumbangan Ortu Siswa SMA di Cirebon
Demikian diungkap Wakil Ketua MPR, Ahmad Muzani usai bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Rabu (9/8/2023).
"Presiden sedang mempertimbangkan untuk menghapus kebijakan ini (PPDB zonasi) tahun depan," kata Muzani ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Muzani menjelaskan, dalam pertemuannya dengan Presiden Jokowi, ia menyampaikan, PPDB banyak menimbulkan persoalan. Padahal kebijakan itu dihadirkan untuk pemerataan sekolah unggulan.
"Yang terjadi justru sekolah unggul jadi unggul, yang nggak unggul malah tidak unggul. Bahkan ada menimbulkan ketidakadilan di beberapa tempat," ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menyebut kebijakan PPDB dengan sistem zonasi merepotkan. Sebab, setiap tahun dia harus menerima protes dari orang tua siswa akibat kebijakan warisan Mendikbud era sebelumnya, Muhadjir Effendy tersebut.
"Kita kena getahnya setiap tahun karena (PPDB) zonasi," kata Nadiem saat Ngobrol Publik bertajuk semua punya peran nyata untuk pendidikan, di acara Belaraja 2023, di Pos Bloc, Jakarta Pusat, Sabtu, 29 Juli 2023 lalu.
Nadiem menegaskan, PPDB bukan programnya. Melainkan kebijakan yang dilahirkan oleh Muhadjir Effendy saat menjabat sebagai Mendikbud dan kini menjadi Menko PMK tersebut.
[Redaktur: Zahara Sitio]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
