WAHANANEWS.CO, Jakarta - Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan mundurnya 143 guru Sekolah Rakyat tidak akan mengganggu jalannya proses belajar mengajar.
Hal itu karena pengunduran diri terjadi sebelum sekolah mulai beroperasi, sehingga tidak ada kegiatan pembelajaran yang terhenti.
Baca Juga:
Mensos Tegaskan Seleksi Sekolah Rakyat Harus Bebas Suap dan Nepotisme
Ia menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan guru pengganti untuk mengisi posisi yang ditinggalkan.
"Ada 143 guru yang mengundurkan diri. Memang sekolahnya belum beroperasi, sehingga tidak mengganggu. Jadi dia belum pernah mengajar sama sekali," ujar Saifullah Yusuf saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Jakarta Selatan.
Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menegaskan tidak mempersoalkan keputusan para guru tersebut dan menghormati sepenuhnya pilihan yang diambil.
Baca Juga:
Demi Pendidikan Digital, Sekolah Rakyat Akan Dibekali Layanan Internet Memadai
Menurutnya, alasan yang paling banyak muncul adalah lokasi penempatan yang jauh dari domisili guru, atau mereka sudah mendapatkan penempatan lain sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Yang kedua, mungkin sudah mendapatkan penempatan di daerah, kan dia PPPK, ya, kita hormati. Jadi kami tidak mempersoalkan jika ada yang mengundurkan diri atau tidak memenuhi panggilan. Tentu kami sangat menghormati, kami persilakan," ujarnya.
Lebih lanjut, Gus Ipul memastikan jumlah guru untuk Sekolah Rakyat tetap mencukupi. Saat ini terdapat lebih dari 50.000 guru yang telah mengikuti pendidikan profesi guru namun belum mendapat penempatan.
"Untuk ketersediaan guru, Alhamdulillah. Semua sudah sampai hari ini proses belajar mengajar tidak terganggu. Iya, guru-guru di daerah lain semua. Kan tiap hari juga dimonitor, kita punya grup WA juga, secara keseluruhan jalan," terangnya.
Jika di suatu wilayah masih ada kekurangan, sekolah akan melakukan langkah sementara dengan menugaskan kepala sekolah atau guru lain untuk mengisi kekosongan tersebut.
"Sampai sekarang kalau memang ada kekurangan biasanya di-backup oleh kepala sekolah atau juga guru-guru yang lain," katanya.
Saat ini, lebih dari 1.400 guru telah ditempatkan di 67 titik sekolah rakyat tahap awal dan 37 titik yang akan beroperasi pada Agustus 2025.
Apabila 50 titik tambahan mulai beroperasi pada September 2025, total jumlah guru akan mencapai 800 orang, seluruhnya berstatus PPPK.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
