WAHANANEWS.CO, Jakarta - Aksi nasional guru madrasah akan digelar di Jakarta, Kamis (30/10/2025). Para guru madrasah sedianya akan berkumpul di halaman Masjid Istiqlal sebelum bergerak ke Istana Presiden dan kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.
Aksi yang salah satunya diinisiasi Persatuan Guru Inpassing Nasional (PGIN) ini antara lain mengangkat isu karier dan kesejahteraan. Tuntutan aksi di antaranya yakni pengangkatan guru inpassing madrasah swasta menjadi PPPK dengan skala prioritas dan pengakuan masa kerja inpassing.
Baca Juga:
Tunjangan Profesi Guru Belum Juga Cair? Ternyata Ini Penyebabnya
Massa juga berencana menyerukan tuntutan terkait pembayaran tunjangan profesi yang masih tertunggak, serta penerbitan SK inpassing baru setiap tahun.
Respons Kemenag
Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama Thobib Al Asyhar mengatakan aksi nasional tersebut merupakan bagian dari perjuangan para guru atas hak dan kesejahteraannya. Ia menyatakan pihaknya menghormati dan memberikan kebebasan bagi para guru untuk menyampaikan aspirasi.
Baca Juga:
BGN Beri Insentif Guru Penanggung Jawab MBG, Rp100 Ribu Per Hari
Thobib mengatakan aspirasi guru sebelumnya juga sudah disampaikan ke DPR.
"Itu akan menjadi kajian dan perhatian kita semua," ucapnya usai dialog di Hotel Alia Boutique Pasar Baru, Jakarta Pusat, Rabu (29/10/2025).
Mantan Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemenag, Dr Nurudin MSi menyatakan pihak Kemenag tengah melakukan percepatan untuk mendukung insentif, kompetensi, dan pendapatan guru, termasuk guru madrasah swasta.
"Kewajiban pemerintah itu utamanya para guru yang berada di instansi pemerintah. Itu kalau kita ngomong apa adanya. Tapi dikaitkan dengan mandat, regulasi, tentu siapapun warga negara, termasuk di satuan pendidikan masyarakat atau swasta, itu diperhatikan," kata Nurudin pada acara yang sama.
"Maka, ada bantuan, ada pembicaraan meningkatkan insentifnya, meningkatkan kompetensinya, termasuk pendapatannya," imbuhnya, yang kini bertugas sebagai Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Konghucu Kemenag mulai Jumat (22/8/2025) lalu.
Terpisah, Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi'i sebelumnya menyatakan adanya percepatan program sertifikasi bagi seluruh guru binaan Kementerian Agama (Kemenag). Ditargetkan, proses PPG guru Kemenag selesai pada 2027 agar memangkas estimasi awal penyelesaian, yakni selama 12 tahun.
Sertifikasi guru melalui PPG diharapkan mendukung peningkatan kompetensi serta pendapatan dari Tunjangan Profesi Guru (TPG).
Romo Syafi'i mengatakan saat ini terdapat sekitar 629.000 guru agama yang belum bersertifikasi, baik guru agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, maupun Khonghucu. Skema Kemenag sebelumnya hanya mampu menargetkan sekitar 45.000 guru per tahun.
"2027, semua guru yang bertugas di lingkungan Kementerian Agama harus bersertifikasi," ucapnya pada pembinaan ASN di Aula Kanwil Kemenag Provinsi Aceh, Banda Aceh, Jumat (26/9/2025).
Penyejahteraan Guru Kemenag lewat PPG-Insentif
Catatan Kemenag sebelumnya menunjukkan 206.411 guru mengikuti PPG Dalam Jabatan 2025. Dengan 91.028 peserta merupakan guru Pendidikan Agama Islam (PAI), Kemenag mencatat PPG guru PAI sudah tuntas pada 2025.
Pada PPG Daljab 2025, guru mata pelajaran agama lainnya yang juga menjadi peserta yakni guru Pendidikan Agama Kristen (PAK) 10.848 guru, guru Pendidikan Agama Katolik (Pakat) 5.558 guru, guru Pendidikan Agama Hindu 3.771 guru, dan guru Pendidikan Agama Buddha 530 guru.
[Redaktur: Alpredo Gultom]
