WahanaNews.co, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan empat program prioritas Presiden terpilih Prabowo Subianto yang bakal langsung dikerjakan pada tahun pertama menjabat.
Pertama, makan siang gratis yang diubah namanya menjadi makan bergizi gratis. Sasarannya adalah ibu hamil, ibu menyusui, balita serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan dengan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk tahap pertama di 2025.
Baca Juga:
Prabowo Pimpin Sidang Kabinet Paripurna, Apresiasi Soliditas Kabinet Merah Putih
Untuk program ini akan dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional yang baru saja dibentuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024.
"Pemerintah baru terpilih yang akan memulai Oktober ini memiliki program prioritas menjadi quick win, makan bergizi jelas merupakan prioritas," ujar Sri Mulyani di Ruang Rapat Banggar, Selasa (27/8) melansir CNN Indonesia.
Kedua, pemeriksaan kesehatan gratis. Sasarannya 52,2 juta orang yang meliputi pemeriksaan tensi, gula darah, dan foto rontgen untuk screening penyakit katastropik.
Baca Juga:
Prabowo Tinjau Kawasan BLUPPB Karawang, Dorong Swasembada Pangan dan Ekonomi Biru
Kemudian, pembangunan RS lengkap dan berkualitas di daerah. Nantinya RS tipe D akan diubah menjadi C beserta sarana prasarana dan alat kesehatannya. Program ini akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan.
"Pemeriksaan kesehatan gratis masuk prioritas untuk 52,2 juta orang dari mulai posyandu, puskesmas, dan rumah sakit daerah serta melengkapi rumah sakit dengan peralatan sehingga tipe D di upgrade menjadi tipe C," jelasnya.
Ketiga, renovasi sekolah dengan alokasi anggaran Rp20,3 triliun yang akan mencakup renovasi ruang kelas, meubelair, dan MCK. Untuk program ini akan dilaksanakan oleh Kementerian PUPR, Kemendikbudristek dan Kementerian Agama.
"Presiden terpilih telah meminta untuk dilakukan koordinasi dan monitoring sehingga bisa kemajuannya dari mulai secara fisik hingga ruang kelas-kelas dan juga renovasi," imbuhnya.
Keempat, membangun lumbung pangan nasional di daerah dan desa. Program ini akan dijalankan oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian.
"Ketahanan pangan sesuai dengan arahan Presiden terpilih dibangun lumbung pangan nasional di daerah dan desa dengan perbaikan intensifikasi 80 ribu hektar dan percetakan sawah baru 150 ribu hektar," pungkasnya.
[Redaktur: Alpredo Gultom]
