kementerian/lembaga (K/L) kecil di tahun pertama kepemimpinan Prabowo Subianto.
Pada tahun pertama presiden terpilih 2024-2029 itu menjabat, anggaran sejumlah K/L dipangkas cukup besar. Tak sedikit yang berkurang setengahnya dari Outlook APBN 2024, seperti; Kementerian PUPR hingga Kementerian Pertanian.
Baca Juga:
Bea Cukai Tindak 31.275 Perdagangan Ilegal di 2024, Menkeu: Potensi Kerugian Negara Rp3,9 Triliun
"Kenapa belanja K/L (di RAPBN 2025) relatif lebih kecil, Rp976,8 triliun, dibandingkan tahun ini Rp1.090,8 triliun? Ini karena kita menghormati untuk presiden terpilih (Prabowo) nanti melakukan improvement," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, Jakarta Selatan, Jumat (16/8).
"Makanya belanja K/L relatively (kecil), kecuali yang dari presiden terpilih menyampaikan ingin melakukan A, B, C. Tapi yang lain itu masih di-retain (ditahan) di belanja non-K/L yang makanya menjadi tinggi, yaitu Rp1.716,4 triliun," tegasnya.
Sang Bendahara Negara itu menegaskan uang yang sementara ini disimpan di pos belanja non-K/L bisa dialokasikan Prabowo setelah dilantik pada Oktober 2024 nanti. Wanita yang akrab disapa Ani itu memperkirakan bakal ada peningkatan dalam belanja K/L nantinya.
Baca Juga:
Menkeu: Kemenkeu Dukung dan Berikan Bantuan Maksimal Kepada Seluruh K/L pada KMP
Namun, Ani menegaskan porsi belanja kementerian dan lembaga tetap bergantung pada prioritas presiden terpilih.
"Ini nanti pada Oktober (2024) bisa dialokasikan dan biasanya nanti naik pada executing pada K/L yang dipilih untuk melakukan tugas tertentu, entah makan bergizi gratis, perbaikan sekolah, dan hal-hal prioritas presiden terpilih," tandas Ani.
Berdasarkan Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, PUPR hanya diberi Rp75,6 triliun di 2025. Ini turun drastis dibandingkan Outlook 2024 yang diperkirakan mencapai Rp164,6 triliun.
