WAHANANEWS.CO, Jakarta - Investasi SPBU swasta di Indonesia dipastikan tidak berhenti meski sempat muncul kegelisahan akibat kelangkaan BBM non subsidi, dan Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu menegaskan bahwa seluruh badan usaha seperti BP dan Shell tetap melanjutkan ekspansi mereka.
Pernyataan itu disampaikan Todotua pada Selasa (7/10/2025) setelah perwakilan SPBU swasta mendatangi BKPM untuk mengadukan persoalan distribusi BBM yang dinilai menghambat rencana ekspansi bisnis mereka di berbagai wilayah.
Baca Juga:
Shell Kehabisan BBM, Laode Sulaeman Ingatkan SPBU Swasta Segera Sepakat dengan Pertamina
"(Investasinya) Tetap jalan, kemarin semua commit, semuanya, baik BP, Shell, semua," ujar Todotua di Jakarta pada Minggu (12/10/2025) seraya memastikan tidak ada badan usaha yang menarik rencana modalnya dari Indonesia.
Menurutnya, pemerintah telah memastikan bahwa jalur investasi akan dijaga tetap aman dan para investor swasta telah menyatakan komitmennya untuk meneruskan rencana bisnis tanpa perubahan arah.
Todotua mengakui sempat ada keluhan dari para pelaku usaha mengenai kelangkaan BBM non subsidi yang mereka nilai mengganggu ekspansi jaringan SPBU dan pertumbuhan pasokan energi sektor swasta.
Baca Juga:
SPBU Swasta Kian Diminati, Pertamina Disebut Gagal Jaga Kepercayaan Konsumen
Ia menjelaskan bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah memberikan klarifikasi soal alokasi impor BBM yang akan mengalami penyesuaian pada tahun 2026 sehingga porsi kuota impor bagi swasta dan pemerintah akan diatur ulang.
"Iya (ekspansi terganggu), ya, karena kan memang adanya pembatasan kuota itu menjadi cukup terganggu, tetapi kan juga dari sisi Kementerian ESDM-nya juga mereka butuh menyesuaikan juga dalam neraca kuota importnya mereka, sehingga nanti ini akan dilihat tahun depan," kata Todotua.
Dengan adanya kejelasan itu, Todotua menegaskan bahwa masing-masing perusahaan sudah bisa menghitung rencana pengembangan dan proyeksi penjualan mereka agar tidak terjadi kekacauan pasokan di masa mendatang.
"Masing-masing player dia sudah bisa prediksi nih, itu yang kita sesuaikan, rencana planning pengembangannya seperti apa ya kan, rencana planning penjualannya masing-masing sudah bisa menaikkan," ujarnya.
Todotua memastikan ekspansi SPBU swasta tetap berjalan dan ia menyebut BP menargetkan pembangunan hingga 250 SPBU baru di Indonesia sampai tahun 2030.
"Itu schedule planningnya mereka tetap berjalan, tahun ini mereka ada penambahan sekitar berapa ya, 10 atau 20, berjalan terus semuanya," tambahnya.
Sebelumnya pada Selasa (7/10/2025), Todotua mengumpulkan badan usaha swasta bersama perwakilan Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, dan Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM untuk membahas kepastian investasi di sektor migas hilir.
Pertemuan itu juga membahas soal pasokan BBM non subsidi yang disebut sempat menipis di SPBU swasta sehingga memicu kekhawatiran akan keberlanjutan operasional mereka.
"Hari ini kami dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM kami mengundang, khususnya hadir di sini ada Dirjen Migas Kementerian ESDM dan juga teman-teman dari BPH Migas dan juga ada para pelaku usaha di sektor downstream oil and gas di pelayanan SPBU, dalam hal ini ada Pertamina Patra Niaga, kemudian ada dari Shell, ada dari BP-AKR, kemudian Exxon," ujar Todotua di Kantor BKPM, Jakarta, setelah pertemuan.
Ia menjelaskan bahwa pertemuan itu dilakukan setelah masuknya surat resmi dari pelaku usaha swasta ke BKPM yang meminta jaminan atas keberlangsungan investasi mereka serta kepastian distribusi energi untuk jaringan SPBU.
"Kita mau memastikan bahwa negara hadir di sini dalam mengelola isu mengenai keberadaan investasi mereka, karena para pelaku usaha ini juga sudah punya planning terhadap investasi yang existing dan planning-planning investasi mereka ke depannya," lanjutnya.
Menurut Todotua, isu pembatasan kuota impor BBM non subsidi muncul karena dinamika permintaan dan konsumsi masyarakat yang terus berubah sehingga pemerintah perlu menata ulang kebijakan impor dan distribusi energi.
"Intinya dalam konteks investasi ini kita tidak hanya berbicara terhadap new investment yang akan masuk dan akan bangun, tetapi kita juga bagaimana mengelola existing investment, karena investasi itu pada dasarnya akan mempunyai impact terhadap ekosistem ekonomi," jelasnya.
BKPM berharap solusi yang dibangun bersama pelaku usaha dan regulator energi ini mampu menjaga stabilitas investasi swasta di bidang SPBU dan tidak mengganggu target pertumbuhan ekonomi pemerintah dalam lima tahun mendatang.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
