WAHANANEWS.CO, Jakarta - Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran menyambut positif langkah pemerintah melalui BP BUMN dan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dalam membangun tata kelola ekspor sumber daya alam strategis yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan nasional.
Ketua Umum Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran KRT Tohom Purba mengatakan, pembenahan ekspor batu bara, minyak kelapa sawit mentah atau CPO, dan ferro alloys merupakan bagian penting dari agenda besar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia.
Baca Juga:
Viral Dugaan Pesta Sesama Jenis, THM di Karawang Langsung Disegel Satpol PP
“Langkah ini harus dilihat sebagai reformasi tata kelola ekonomi nasional. Negara tidak boleh lagi kehilangan potensi penerimaan hanya karena praktik under invoicing, transfer pricing, atau pencatatan ekspor yang tidak mencerminkan nilai pasar sebenarnya,” ujar Tohom, Senin (8/6/2026).
Menurut Tohom, pembentukan dan penguatan peran PT DSI menjadi momentum penting untuk memastikan kekayaan sumber daya alam Indonesia dikelola dengan disiplin, terbuka, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
Ia menilai, selama ini sektor sumber daya alam memiliki kontribusi besar bagi perekonomian nasional, tetapi masih terdapat ruang pembenahan dalam aspek pencatatan, transparansi transaksi, dan optimalisasi penerimaan negara.
Baca Juga:
Bupati Muara Enim Edison Terseret OTT KPK, Dugaan Duit Proyek Pendidikan Mulai Terbongkar
“Indonesia adalah negara besar dengan sumber daya alam yang luar biasa. Namun kebesaran itu harus diikuti tata kelola yang kuat, karena tanpa sistem yang transparan, nilai ekonomi yang seharusnya kembali kepada bangsa bisa bocor di tengah jalan,” katanya.
Sebelumnya, Kepala BP BUMN Dony Oskaria memastikan PT DSI akan berjalan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh bangsa Indonesia.
Dony mengatakan, PT DSI akan memastikan praktik transfer pricing dan under invoicing tidak terjadi pada ekspor sumber daya alam strategis, terutama batu bara, CPO, dan ferro alloys.
BP BUMN juga tengah mengembangkan sistem digital untuk memastikan seluruh transaksi ekspor sumber daya alam dapat berjalan secara wajar dan transparan.
Tohom menilai, digitalisasi sistem ekspor SDA merupakan langkah visioner karena mampu menutup ruang abu-abu dalam transaksi perdagangan komoditas strategis.
“Digitalisasi ini sangat penting. Dengan sistem yang kuat, negara bisa melihat data secara lebih utuh, pelaku usaha yang patuh mendapat kepastian, sementara praktik yang merugikan negara bisa dicegah sejak awal,” ucapnya.
Menurut Tohom, kehadiran sistem digital juga dapat menciptakan iklim usaha yang lebih sehat, karena seluruh pelaku usaha ditempatkan dalam standar kepatuhan yang sama.
Ia mengatakan, pengusaha yang menjalankan ekspor secara benar justru akan memperoleh manfaat dari sistem yang transparan karena persaingan menjadi lebih adil.
“Transparansi bukan ancaman bagi dunia usaha. Justru transparansi adalah perlindungan bagi pengusaha yang taat aturan, investor yang jujur, dan rakyat yang berhak menikmati hasil pengelolaan sumber daya alam nasional,” ujar Tohom.
Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa pembenahan tata kelola SDA harus dilihat dalam kerangka pembangunan nasional yang lebih luas, termasuk pemerataan ekonomi antardaerah dan penguatan pusat-pusat pertumbuhan baru.
Menurutnya, daerah penghasil sumber daya alam harus merasakan nilai tambah yang lebih besar dari aktivitas ekonomi yang berlangsung di wilayahnya.
“Ketika ekspor SDA dicatat dengan benar, penerimaan negara dan daerah bisa lebih optimal. Dari situ, pemerintah memiliki ruang fiskal lebih kuat untuk membangun infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan konektivitas ekonomi di berbagai wilayah,” katanya.
Ia juga mengapresiasi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyebut PT DSI akan menertibkan ekspor SDA ilegal serta memitigasi transaksi under value dan under invoicing.
Menurut Tohom, evaluasi tiga bulan pertama terhadap kinerja PT DSI menjadi penting agar kebijakan tersebut berjalan adaptif, tidak mengganggu kontrak yang sah, dan tetap memberi kepastian kepada dunia usaha.
“Kebijakan besar seperti ini memang harus dikawal dengan evaluasi berkala. Tujuannya bukan mempersulit ekspor, tetapi memastikan ekspor strategis berjalan lebih tertib, lebih adil, dan memberi manfaat lebih besar bagi negara,” ucapnya.
Tohom juga menilai pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahwa investor akan diuntungkan dari penerapan satu pintu ekspor melalui PT DSI patut dibaca sebagai sinyal positif bagi pasar.
Menurutnya, jika pelaporan nilai ekspor dilakukan secara penuh dan wajar, profitabilitas perusahaan dapat terlihat lebih sehat, sementara investor memperoleh gambaran yang lebih benar terhadap kinerja emiten.
“Pasar modal membutuhkan kejujuran data. Kalau laporan perusahaan menjadi lebih bersih dan mencerminkan kondisi sebenarnya, maka investor justru mendapat perlindungan yang lebih baik,” ujar Tohom.
Ia mengatakan, agenda penertiban ekspor SDA strategis merupakan salah satu bentuk keberpihakan pemerintahan Prabowo-Gibran terhadap kedaulatan ekonomi nasional.
Tohom berharap PT DSI dapat menjadi instrumen negara yang bekerja profesional, tidak politis, dan mampu memperkuat posisi Indonesia dalam rantai perdagangan komoditas global.
“Semangatnya harus jelas, yaitu memastikan kekayaan alam Indonesia tidak hanya menjadi komoditas ekspor, tetapi menjadi sumber kekuatan fiskal, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat,” katanya.
Menurut Tohom, MARTABAT Prabowo-Gibran akan terus mendukung kebijakan pemerintah yang bertujuan memperkuat transparansi, menutup kebocoran penerimaan negara, dan membangun sistem ekonomi yang lebih adil.
“Ini sejalan dengan arah besar pemerintahan Prabowo-Gibran. Negara hadir bukan untuk menghambat dunia usaha, tetapi untuk memastikan aturan mainnya bersih, penerimaan negara terjaga, dan rakyat menjadi penerima manfaat utama,” ucapnya.
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
