WahanaNews.co, Jakarta - Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad Wibowo, buka suara mengenai rencana pembentukan Kementerian Perumahan.
Drajad tidak membantah ataupun mengiyakan rencana pembentukan itu.
Baca Juga:
TKN Tantang Partai Banteng Tarik Semua Menterinya
"Dipecah atau tidak, itu keputusan Pak Prabowo nanti," katanya dikutip CNNIndonesia, Jumat (17/5/2024).
Ia hanya menekankan pentingnya sektor perumahan untuk dijalankan dalam pemerintahan Prabowo-Gibran nanti.
"Sangat penting karena di Asta Cita ke-7, Prabowo-Gibran secara eksplisit menyebutkan 'menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)'," ucap.
Baca Juga:
Pembacaan Putusan MK, TKN Bakal Gelar Nobar Senin 22 April
Selain itu, ia mengatakan Asta Cita ke-7 Prabowo-Gibran juga menjamin pembangunan atau renovasi 3 juta unit hunian secara nasional. Di pedesaan targetnya 2 juta rumah per tahun, perkotaan 1 juta unit, yang terdiri dari 500 ribu rumah tapak dan 500 ribu rumah vertikal atau rusunami dan rusunawa.
Drajad juga menjelaskan pemerintahan Prabowo berharap masalah backlog kepemilikan rumah dan kelayakan hunian bisa segera diatasi.
Ia merujuk pada Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, kepemilikan rumah mencapai 9,9 juta unit, turun dari 10,5 juta unit pada 2022.
"Sementara itu backlog kelayakan hunian masih 14,84 juta pada tahun 2023, turun dari 16,14 juta unit pada tahun sebelumnya," tutur Drajad.
Wacana pembentukan Kementerian Perumahan di pemerintahan Prabowo-Gibran mulanya dibocorkan oleh Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo.
Artinya, bidang perumahan yang saat ini masih tergabung dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal dipisah. Hal ini seperti yang terjadi pada era orde baru.
Pria yang akrab disapa Tiko itu menjelaskan saat ini dibutuhkan kementerian yang benar-benar fokus pada sektor perumahan. Hal ini mengingat sektor ini melibatkan banyak sub sektor turunan yang membutuhkan perhatian khusus.
Ia menilai kehadiran Kementerian Perumahan dimaksudkan untuk lebih fokus pada sektor perumahan bagi masyarakat.
"Pak Budi (Direktur Utama Perumnas), ini saya dengar mungkin ke depan akan ada pemisahan, ada Kementerian Perumahan. Fokusnya berubah kalau ini ke perumahan lagi, jadi kita bisa berusaha lebih keras dengan pemerintah untuk membantu konsep development yang lebih teregulasi," ucap Tiko dalam pidatonya pada pembukaan acara Launching The New Face of Apartment Samesta Sentraland Cengkareng, Senin (13/5/2024), mengutip detikproperti.
Tiko lantas menyoroti adanya angka backlog yang meningkat dari 10 juta pada 2015 menjadi 12 juta pada saat ini. menurutnya, kenaikan angka backlog ini dikaitkan dengan pandemi covid-19 yang membuat sektor perumahan sempat lesu.
Oleh karena itu, ia mengatakan pemerintah harus memberikan dukungan yang kuat bagi Perumnas untuk mengatasi hal ini. Contohnya bisa diberikan dalam bentuk berbagai macam pembiayaan, subsidi bunga, dan dan penyerahan tanah tidak terpakai.
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
