WahanaNews.co, Surabaya - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengajak ribuan Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) bangkitkan ekonomi kerakyatan, terlebih saat ini generasi muda berada pada periode sangat produktif.
"Banyak juga perempuan yang menjadi pahlawan sesungguhnya di era modern ini karena banyak juga perempuan yang menjadi pejuang keluarga yang kini berusaha mengangkat perekonomian keluarganya," kata Erick saat memberi sambutan dalam gelaran Apel Akbar Fatayat NU, di Jatim Expo Surabaya, Sabtu.
Baca Juga:
Pemerintah Dukung Peningkatan Ekspor dan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan
BUMN, lanjutnya, juga memberikan perhatian khusus kepada perempuan pejuang yang berusaha di tataran ultra mikro melalui program Permodalan Madani Nasional Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera atau PNM Mekaar.
"Melalui program ini, banyak ibu rumah tangga dibantu dengan pembiayaan tanpa agunan dengan basis kelompok sebagai dasar pendampingan," ucap pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) itu.
Oleh karena itu, BUMN akan terus berupaya menjadi penyeimbang bagi perekonomian Indonesia.
Baca Juga:
Industri Kelapa Sawit Berperan Strategis bagi Perekonomian Indonesia
"Melalui program ekonomi kerakyatan dan keumatan, BUMN ingin membangkitkan potensi ekonomi rakyat dan umat," kata Erick.
Dalam kegiatan tersebut, hadir juga Ketua Umum Pengurus Besar NU (PBNU) Kyai Yahya Cholil Staquf, Rais Aam PBNU Kyai Miftachul Akhyar, dan Ketua Umum Fatayat NU Margaret Aliyatul Maimunah.
Fatayat NU adalah salah satu badan otonom yang dibentuk NU untuk kalangan perempuan muda yang didirikan pada 7 Rajab 1369 H/24 April 1950 M di Surabaya.
Organisasi perempuan muda Islam yang rata-rata berusia dibawah 40 tahun itu juga memiliki haluan, yakni "Ahlu Sunnah wal Jama'ah".
NU sendiri, juga memiliki komunitas Perempuan lainnya yang diberi nama Muslimat NU, yang terdiri dari wanita berusia di atas 40 tahun.
Sementara, Muslimat NU adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat sosial keagamaan dan merupakan salah satu Badan Otonom dari NU. Demikian dilansir dari laman Antara, Minggu (1/10).
[Redaktur: JP Sianturi]
