WahanaNews.co | Presiden Joko Widodo mengungkapkan keinginannya agar proyek kereta cepat dilanjutkan dengan rute Jakarta - Surabaya.
Kabar pembangunan rencana proyek ini dilontarkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, saat seminar Badan Kejuruan Sipil - Persatuan Insinyur Indonesia (PII) dan Kementerian Perhubungan beberapa waktu lalu.
Baca Juga:
Jaga Keselamatan Pengguna Jalan, KCIC Tutup Akses Tol Stasiun Kereta Cepat Halim
"Pak Presiden sebagai pemimpin yang visioner meletakkan dasar-dasar MRT, sedang kami kawal. Berikutnya, meletakkan dasar kereta cepat. Rencananya, Jakarta-Surabaya," kata Budi saat menghadiri seminar bersama Badan Kejuruan Sipil - Persatuan Insinyur Indonesia (PII) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dikutip Minggu (6/11/2022).
Dengan kereta cepat, Jakarta-Surabaya akan ditempuh kurang dari 4 jam.
Sementara itu, Menko bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan seakan memberi 'kode keras', proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya pun akan digarap oleh China.
Baca Juga:
Menteri Perhubungan: China Berminat Bangun Kereta Otonom di IKN Kalimantan Timur
"Ya nanti kita lihat saja, kalau sudah nyaman dengan ini (KCIC) ngapain ganti-ganti kan ganti-ganti istri juga nggak mau," kata Luhut.
Septian Hario Seto, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves, mengatakan bahwa fokus pemerintah adalah penyelesaian kereta cepat Jakarta - Bandung.
Adapun, untuk rute Jakarta - Surabaya, Septian mengungkapkan perlunya studi lebih lanjut.
"Ini membutuhkan waktu yang tidak singkat. Studi mendalam ini meliputi, oke, jalurnya kita harus lewatkan mana. Kedua, kondisi tanahnya," papar Septian dalam Nation Hub CNBC Indonesia TV, dikutip Minggu (6/11/2022).
Kemudian, pemerintah akan menghitung biaya pembebasan lahan hingga pembangunan. Oleh karena itu, studi kereta cepat Jakarta-Surabaya harus dilakukan secara independen.
"Kita harus pilih konsultan yang tidak memiliki interest," ujarnya. Jika studi sudah rampung barulah, pemerintah bisa menawarkan proyek tersebut kepada siapa saja.
"Kalau China siap membangun dan dia memberikan tawaran terbaik ya boleh. Tapi harus ada proses yang transparan dan accountable dalam memilih partner-nya," tegas Septian. [tum]
