Presiden Joko Widodo melakukan inspeksi mendadak untuk mengecek ketersediaan minyak goreng di Yogyakarta, Minggu (13/3).
Para pedagang mengeluhkan pasokan minyak yang lambat kepada Jokowi.
Baca Juga:
Jaga Pasokan, Pemerintah Perbarui Kebijakan Pengendalian Minyak Goreng Pasca Lebaran
Jokowi tiba di satu minimarket di Pasar Kembang, Yogyakarta, pukul 09.05 WIB.
Ia langsung berjalan ke tempat minyak goreng. Namun ternyata, tak ada stok minyak goreng di sana.
"Sejak kapan tidak ada?" tanya Jokowi, sebagaimana tertera di siaran pers.
Baca Juga:
Minyakita Langka di Banyak Daerah, Konsumen Menjerit
Penjaga swalayan itu lantas menjawab stok sudah tidak ada sejak tadi pagi. Lalu penjaga swalayan itu pun menyebutkan harganya.
"Kalau yang dua literan itu Rp28.000, tapi kalau yang satu liter itu Rp14.000," ucap penjaga minimarket itu.
Jokowi melanjutkan perbincangan dengan menanyakan waktu pengiriman minyak goreng ke minimarket tersebut.
"Tapi datang lagi kapan?" tanya Jokowi, yang kemudian dijawab oleh penjaga minimarket dengan berkata, "Enggak mesti, pak."
Tak hanya ke swalayan, Jokowi juga melakukan sidak ke Pasar Beringharjo dan Pasar Sentul Yogyakarta.
Di kedua pasar tersebut, harga minyak bervariasi, mulai dari Rp14.000 per liter hingga Rp20.000 per liter.
"Barang ada, tapi mahal, ya?" ucap Presiden.
Pedagang yang dihampiri kemudian menyebutkan bahwa stok barang ada tapi perputarannya lambat.
"Ada, tapi lambat, pak. Nanti kalau sudah habis, lama lagi," timpalnya menjawab Jokowi.
Sama seperti sebelumnya, para pedagang di pasar ini juga tak mengetahui pasti waktu pasti pasokan minyak goreng akan datang lagi.
"Ya enggak mesti, pak. Bisa tiga hari sekali," ucap salah satu pedagang yang ditemui Jokowi.
Terpisah, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, mengatakan bahwa Jokowi akan segera memutuskan langkah yang akan diambil pemerintah terkait masalah minyak goreng ini.
Menurutnya, Jokowi akan segera mengadakan rapat bersama jajarannya setelah merampungkan agendanya di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Selain itu, Pramono juga menyebutkan bahwa pemerintah akan meminta para produsen minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) untuk memprioritaskan kebutuhan di dalam negeri.
"Dilihat dari total produksi (CPO) kita yang hampir 50 juta kan hampir 26-28 juta itu diekspor, sehingga dengan demikian bagian untuk ekspor itu harus diprioritaskan untuk kepentingan dalam negeri," katanya.
Jokowi mengatakan kepentingan masyarakat wajib menjadi prioritas utama bagi produsen minyak goreng.
"Maka harus diminta kepada produsen untuk lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat kita pada saat ini, walaupun harga di luar tinggi sekali." [rin]