WAHANANEWS.CO, Jakarta - Pemicunya bukan kecil, lonjakan kebutuhan investasi infrastruktur di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini menembus angka fantastis dan menjadi sorotan karena porsi swasta yang dibutuhkan mencapai triliunan rupiah dalam satu periode pemerintahan.
Pada Kamis (04/12/2025), dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) Tahun 2025 di Auditorium Kementerian PU, Jakarta Selatan, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Muhammad Rachmat Kaimuddin, menegaskan bahwa proyeksi kebutuhan investasi infrastruktur pada Kabinet Merah Putih mengalami kenaikan signifikan dibandingkan dua periode pemerintahan sebelumnya.
Baca Juga:
Kementerian PU Sampaikan Capaian Pembangunan Infrastruktur Selama Satu Tahun
Ia menyampaikan, “Bahwa pada periode Pak Jokowi pertama dan kedua itu kenaikannya sebenarnya secara persentase tidak seberapa, tapi begitu periode Pak Prabowo pertama, itu dibutuhkan 3 kali lipat pendanaan infrastruktur.”
Rachmat menyoroti secara khusus kebutuhan investasi dari sektor swasta yang meningkat hingga 4 kali lipat dibandingkan dengan periode Kabinet Kerja maupun Kabinet Indonesia Maju.
Pergeseran ini menandai tekanan besar terhadap skema pembiayaan non-APBN untuk menopang agenda pembangunan berskala nasional.
Baca Juga:
Purbaya Panggil 200 Pengusaha Kelapa Sawit, Singgung Kasus CPO. Ini Pembahasannya
Ia menjelaskan bahwa proyeksi total kebutuhan investasi infrastruktur pada periode Kabinet Merah Putih mencapai Rp 10.303 triliun yang terdiri dari Rp 7.212 triliun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Rp 3.091 triliun investasi swasta.
Jumlah kontribusi swasta tersebut meningkat sangat tajam dibandingkan dua periode sebelumnya.
Pada periode Kabinet Indonesia Maju, total capaian investasi infrastruktur tercatat Rp 3.307 triliun yang terdiri dari Rp 2.561 triliun APBN dan Rp 746 triliun investasi swasta.
Capaian ini sudah menggambarkan kenaikan dibandingkan era sebelumnya meski masih jauh dari kebutuhan periode sekarang.
Sedangkan pada periode Kabinet Kerja, total capaian investasi infrastruktur sebesar Rp 2.896 triliun dengan komposisi Rp 2.400 triliun APBN dan Rp 495 triliun investasi swasta, yang menunjukkan bahwa kontribusi swasta pada masa itu jauh lebih kecil dibandingkan proyeksi kebutuhan saat ini.
Rachmat menegaskan bahwa pihaknya harus mencari terobosan pembiayaan karena beban kebutuhan pendanaan yang tidak mungkin sepenuhnya disokong oleh APBN.
“Ini adalah PR kita yang tentunya sangat-sangat berat dan perlu kita cari cara-cara baru untuk pembiayaan infrastruktur kita karena sudah jelas tidak bisa hanya mengandalkan APBN,” katanya.
Ia menambahkan bahwa proyeksi kebutuhan investasi tersebut dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional agar mencapai target 8 persen, sebuah ambisi yang memerlukan dukungan pendanaan masif dan terstruktur dari berbagai sumber.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
