WahanaNews.co, Jakarta -
Kementerian Perdagangan terus memperkuat efisiensi sistem logistik
nasional melalui percepatan digitalisasi dan penyederhanaan proses perizinan. Upaya tersebut
dilakukan guna mendukung kelancaran arus barang dan penguatan ekosistem perdagangan
nasional.
Demikian disampaikan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan saat menjadi narasumber pada Bisnis Indonesia Forum yang mengusung tema ‘Biaya Logistik Turun, Industri Bergeliat’ di Jakarta, Rabu (26/11).
Baca Juga:
Jelang Nataru, Pemerintah Pastikan Harga Pangan Tetap Stabil di Seluruh Daerah
“Digitalisasi dan penyederhanaan perizinan ini kami dorong untuk menciptakan proses yang lebih efisien. Saat ini, integrasi sistem Online Single Submission (OSS), INATRADE, dan Indonesia National Single Window (INSW) menjadi kunci penyederhanaan proses perizinan berusaha yang transparan dan responsif. Integrasi tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,” ujar Iqbal.
Iqbal menambahkan, integrasi sistem perizinan menjadi langkah penting pemerintah untuk menyamakan standar pelayanan antarinstansi serta meningkatkan efisiensi waktu dan biaya bagi pelaku usaha. Dengan penerapan satu kali input data dan konektivitas antarsistem, proses perizinan dapat berjalan lebih sederhana tanpa duplikasi prosedur.
Selain simplifikasi perizinan, lanjut Iqbal, Kemendag juga memperkuat efisiensi rantai distribusi barang di dalam negeri. Melalui efisiensi rantai distribusi tersebut, produsen barang mudah basi atau tidak tahan lebih lama dari tujuh hari dapat menjual barang secara langsung kepada konsumen tanpa harus menunjuk distributor. Kebijakan ini diharapkan dapat memperpendek rantai pasok dan menekan biaya distribusi.
Baca Juga:
Paviliun Indonesia Raih ‘Best Pavilion’ di GSE Melboune 2025
Iqbal juga menjelaskan bahwa Kemendag memastikan kelancaran distribusi antarwilayah melalui
pemanfaatan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Mekanisme ini terbukti membantu menjaga stabilitas pasokan, khususnya pada komoditas pangan.
Selain berkolaborasi dengan pemerintah daerah, Kemendag juga bekerja sama dengan Kementerian
Perhubungan, serta operator kapal dan operator pesawat dalam melaksanakan program Gerai
Maritim. Program yang digagas oleh Kemendag tersebut bertujuan meningkatkan perdagangan
antarpulau, mengurangi biaya distribusi barang, meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan di
daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan (3 TP), serta memperluas jaringan distribusi produk
unggulan daerah.
“Sinergi Kemendag dengan Kemenhub untuk melaksanakan program Gerai Maritim melalui pemanfaatan Tol Laut, Angkutan Barang Perintis, dan Jembatan Udara telah menunjukkan hasil positif. Distribusi barang kebutuhan pokok dari wilayah surplus ke wilayah defisit menjadi lebih
lancar, sementara disparitas harga barang dapat ditekan,” urai Iqbal.
[Redaktur: Alpredo]
