WahanaNews.co, Jakarta - Dengan paradigma pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi atau GDP Oriented, Indonesia saat ini berada dalam keadaan middle income trap terjadi trickle-up dimana sumber daya dan hasil pembangunannya mengalir dari daerah atau pedesaan ke kota-kota besar.
Hal ini disampaikan Guru Besar Universitas Paramadina Prof. Didin S. Damanhuri dalam diskusi bertajuk "Kontestasi Tata Kelola Liberal dan Keamanan: Kemanusiaan di Tengah Persimpangan Tata Kelola Dunia Baru" sebagai rangkaian Dies Natalis yang diselenggarakan Rabu (20/12/2023) di Auditorium Nurcholish Madjid Universitas Paramadina.
Baca Juga:
Pemohon Uji Materi UU Pemilu Desak Percepatan Pelantikan Presiden Terpilih
Diskusi yang membahas evaluasi dan proyeksi kebijakan luar negeri dan diplomasi pasca pemilu ini dimoderatori oleh Dr. Phil Shiskha Prabawaningtyas.
Prof. Didin juga menjelaskan bahwa ada tiga model orientasi pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang, diantaranya: model orientasi pembangunan ekonomi dimana pertumbuhan PDB hanya sebagai faktor indikatif yakni pertumbuhan ekonomi tersebut dicapai melalui pemerataan; model pertumbuhan ekonomi bersama pemerataan pada zaman soeharto pada 1974 – 1978 dengan rata-rata 7,5%; model pertumbuhan ekonomi at all cost lewat privatisasi dan melalui utang luar negeri serta pembangunan infrastruktur fisik secara besar-besaran.
Menurutnya ketimpangan ekonomi yang diukur melalui rasio Gini pengeluaran menunjukkan perubahan yang berbeda di area perkotaan dan perdesaan.
Baca Juga:
Mahfud MD: Saya Lebih Baik dari Prabowo-Gibran, tetapi Rakyat Lebih Percaya Mereka
"Di perkotaan, rasio Gini mengalami peningkatan dari 2014 hingga 2019, kemudian meningkat lagi dari 2020 hingga 2023. Sementara, di perdesaan terjadi penurunan pada 2012-2014, peningkatan pada 2015 dan 2018, dan penurunan lagi dari 2019-2023. Interpretasi perubahan rasio Gini ini penting dalam konteks kebijakan ekonomi dan perbandingan antara perkotaan dan perdesaan dalam hal ketimpangan." Kata Didin.
Ia menekankan bahwa langkah utama perubahan adalah orientasi pembangunan harus lebih inklusif berkeadilan sosial dalam paradigma pembangunan dan memperbaiki kelembagaan institusi sosial-ekonomi seperti BULOG, KPPU dan KPK.
"Dengan tujuan mengurangi ketimpangan serta menciptakan pasar yang lebih sehat. Sehingga high cost politik yang sangat tinggi membuat Indonesia harus membayar akan itu semua."
