WAHANANEWS.CO, Jakarta - Kunjungan Rosan P Roeslani ke fasilitas waste to energy (WtE) milik Weiming di Yongqiang, Wenzhou, China, menjadi sorotan karena selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan percepatan pengembangan pembangkit listrik berbasis sampah.
Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) itu menjelaskan melalui akun Instagram resminya, pada Rabu (27/8/2025), bahwa kunjungannya ditujukan untuk menyerap wawasan teknologi ramah lingkungan berstandar emisi internasional yang ketat.
Baca Juga:
Prabowo Tegur Menteri, Minta Proyek Sampah Jadi Energi Selesai 18 Bulan
“Dengan kapasitas 3.200 ton sampah per hari, fasilitas ini membuktikan bagaimana inovasi dapat mengubah tantangan lingkungan menjadi energi berkelanjutan,” ujar Rosan.
Ia juga melakukan diskusi dengan jajaran Weiming mengenai tindak lanjut kerja sama pembangunan WtE di Indonesia, termasuk peluang sinergi di sektor manufaktur dan riset peralatan sebagai bagian dari strategi memperkuat transisi energi hijau nasional.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Negara pada Senin (25/8/2025) mengenai percepatan program pengelolaan energi berbasis sampah.
Baca Juga:
Rosan Pastikan Komisaris BUMN Tak Lagi Dapat Tantiem, Ikuti Instruksi Prabowo
Dalam rapat itu ditegaskan bahwa proses administrasi yang semula dijadwalkan enam bulan dipangkas menjadi tiga bulan agar target penyelesaian proyek dalam 18 bulan bisa tercapai.
Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa aturan baru mengenai pengolahan sampah segera terbit dan akan menjadi payung hukum percepatan proyek WtE.
“Saya laporkan tugas dari presiden mengenai waste to energy. Dimana pengelolaan sampah kita 10 tahun gak selesai-selesai,” ujar Zulhas dalam rapat tersebut.
Ia menambahkan, “Saya katakan tadi kami sudah selesai tanda tangan, tinggal nunggu Prepres satu dua hari ini turun.”
Menurutnya, implementasi program WtE setidaknya memerlukan dua tahun, yakni enam bulan untuk administrasi dan satu setengah tahun untuk pembangunan.
Namun Presiden Prabowo meminta agar target itu dipercepat menjadi 18 bulan dengan memangkas proses administrasi hanya tiga bulan.
“Tapi tadi presiden menegur kami jangan 6 bulan, 3 bulan kalau bisa (proses administrasi) sehingga 18 bulan bisa selesai. Kita usahakan,” jelas Zulhas.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
