WAHANANEWS.CO, Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyarankan Presiden Prabowo Subianto untuk tidak mengambil langkah retaliasi terhadap kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Trump telah mengumumkan kebijakan tarif resiprokal pada 2 April 2025 yang berdampak pada 60 negara mitra dagang AS, termasuk Indonesia.
Baca Juga:
Luhut Dukung Generasi Muda Indonesia Bekerja di Luar Negeri, Ini Alasannya
Dalam kebijakan tersebut, Indonesia dikenakan tarif impor sebesar 32 persen.
"Kita tidak ingin melakukan retaliasi terhadap kebijakan tarif yang diterapkan Presiden Trump. Kami melihat bahwa beliau lebih mengutamakan pendekatan bilateral dan kurang tertarik dengan kerja sama multilateral," ujar Luhut dalam Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).
Luhut menegaskan bahwa pemerintah akan segera melakukan negosiasi resmi dengan pemerintahan Trump, yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Baca Juga:
Usul Luhut Buat AI Tandingan DeepSeek Disambut Baik Komdigi
Selain itu, pendekatan informal dengan pihak Amerika Serikat juga sudah dijalankan, dan Luhut optimistis upaya ini akan memberikan dampak positif terhadap kebijakan tarif yang dikenakan kepada Indonesia.
"Kita sedang menghadapi dinamika ekonomi global. Ingat bagaimana kita dulu menghadapi pandemi COVID-19 dengan kekompakan. Saat ini, arahan Presiden Prabowo sudah jelas, dan saya berharap semua pihak tetap disiplin serta berpedoman pada data yang akurat," jelas Luhut.
Luhut juga menekankan agar tidak ada kepanikan berlebihan dalam menyikapi kebijakan tarif ini.
Sebaliknya, ia melihat situasi ini sebagai kesempatan untuk merefleksi dan memperbaiki strategi ekonomi nasional.
Ia mencontohkan bagaimana pada era Presiden ke-2, Soeharto, pemerintah mengeluarkan Inpres 1985 sebagai respons terhadap tantangan ekonomi kala itu.
"Strategi negosiasi dengan AS dan kebijakan menghadapi dampak tarif ini telah kami siapkan. Kami telah berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian, kementerian terkait, serta asosiasi bisnis," katanya.
Lebih lanjut, Luhut menyebut bahwa Indonesia telah merancang proposal negosiasi tarif yang konkret dan dapat diimplementasikan.
Proposal ini disusun dengan mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak serta merespons isu yang diangkat oleh United States Trade Representative (USTR).
Ia juga menuturkan bahwa komunikasi dengan Kantor Perwakilan Dagang AS telah dilakukan secara intensif dan menunjukkan titik terang dalam mencari solusi yang saling menguntungkan.
Sebagai langkah lanjutan, delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, akan bertemu dengan sejumlah pejabat Pemerintah AS pada 17 April 2025.
Delegasi ini mencakup perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, serta Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
