WahanaNews.co | Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan saat ini masih ada industri yang menguasai separuh dari total kebun sawit di Indonesia tidak melunasi pajaknya.
Hal itu disampaikan Luhut saat meresmikan perusahaan daur ulang sampah plastik yang ada di Batam, beberapa waktu lalu.
Baca Juga:
Harga CPO Naik Signifikan, Dorong Pertumbuhan Ekspor Indonesia
“Palm oil ini, pengalaman kita sekarang, kita ternyata menemukan yang bayar pajak di palm oil baru 7,5 juta hektare, mudah-mudahan 7,5 juta hektare itu benar,” ujar Luhut dalam sambutannya di acara tersebut, melansir Tempo.co, Minggu (12/3/2023).
Luhut juga mengungkapkan, semula diketahui total luas kebun sawit Indonesia sebesar 14,7 juta hektare. Namun setelah dilakukan audit, ternyata luas total sawit Indonesia mencapai 20,4 juta hektare.
“Dari yang katanya 14,7 juta hektare, dan setelah kita audit ternyata 20,4 juta hektare,” katanya.
Baca Juga:
Kejagung Geledah Kantor KLHK Terkait Dugaan Korupsi Kelapa Sawit Senilai Ratusan Miliar
Ia melanjutkan, negara Indonesia memang kaya sumber daya alam, tetapi tidak dikelola dengan baik.
“Anda bisa bayangkan negeri kita sangat kaya, tetapi tidak pernah kita manage secara baik. Sekarang melalui perintah presiden, kita lakukan itu semua,” kata Luhut.
Luhut juga merujuk pada data luas sawit Indonesia 15 hingga 16 juta hektare yang dipublikasikan berbeda-beda pada beberapa tahun belakangan ini.
Karena itu, setelah kehebohan seputar mahalnya harga minyak goreng berbahan dasar sawit, Luhut memerintahkan pemeriksaan perkebunan sawit mulai akhir Oktober 2022.
Pertengahan tahun lalu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga mempertanyakan ketidaksinkronan informasi antara otoritas dan kementerian tentang sawit, khususnya industri sawit dan turunannya.
"Sampai saat ini tidak ada satu instansi pun yang punya data itu. Ada yang punya data 2010, ada yang punya data 2009 dan tidak ada data yang sama. Semua dari Kementerian dan daerah, enggak sama," ujar Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh di Grand Hotel Sahid Jaya, Jakarta Pusat, pada Kamis, 7 Juli 2022.
BPKP sedang mendahulukan data mengenai penyelesaian keuangan negara untuk mendukung audit perusahaan sawit. Ateh mengatakan akan memetakan semua data yang dihimpun.
Ia mengimbau kepada para instansi terkait industri sawit agar segera mengumpulkan data kepada para auditor BPKP. Ia bahkan mengaku timnya siap melayani hingga malam hari. [ast/eta]
