WAHANANEWS.CO, Jakarta - Pelemahan rupiah kini menjadi alarm serius bagi pemerintah karena dampaknya bisa merembet langsung ke harga barang dan kantong masyarakat kecil.
Isu itu menjadi salah satu pembahasan utama dalam pertemuan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Baca Juga:
PLN UP3 Tanjung Karang Perkuat Pelayanan Pelanggan Lewat Refreshment PS4
Pertemuan tersebut membahas berbagai tantangan ekonomi yang sedang dihadapi Indonesia di tengah ketidakpastian global yang belum mereda.
Salah satu fokus utama pembahasan adalah risiko kenaikan harga barang akibat tekanan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
Pelemahan rupiah dinilai dapat meningkatkan biaya impor sejumlah komoditas dan bahan baku yang dibutuhkan industri dalam negeri.
Baca Juga:
PLN UP3 Sofifi Perkuat Keandalan Listrik Lewat Program PANDU dan Penggantian Kubikel
Kenaikan biaya impor tersebut pada akhirnya berpotensi diteruskan ke harga barang di tingkat konsumen.
Kondisi itu dikhawatirkan dapat menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah yang paling rentan terhadap perubahan harga kebutuhan sehari-hari.
Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Chatib Basri, mengatakan pembahasan dengan Presiden Prabowo mencakup perkembangan ekonomi global yang masih penuh risiko dan dampaknya terhadap ekonomi nasional.
“Yang dibahas adalah berbagai risiko ekonomi yang mungkin muncul, termasuk dampak pelemahan rupiah terhadap harga-harga,” ujar Chatib usai pertemuan.
Chatib menjelaskan bahwa isu pelemahan rupiah perlu menjadi perhatian pemerintah karena tekanan nilai tukar bisa berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat.
“Ini tentu perlu menjadi perhatian karena bisa berdampak pada masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah,” ujarnya.
Menurut Chatib, pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipasi sejak dini agar tekanan ekonomi global tidak berubah menjadi beban baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Ia menyebut stabilitas ekonomi perlu dijaga melalui sejumlah instrumen kebijakan yang tepat, termasuk pengelolaan fiskal yang lebih hati-hati.
Dalam pertemuan tersebut, salah satu langkah yang mengemuka adalah mendorong efisiensi anggaran negara.
Efisiensi anggaran dinilai penting agar ruang fiskal pemerintah tetap terjaga di tengah tekanan ekonomi global.
Chatib mengatakan pemerintah ingin memastikan program-program prioritas tetap dapat berjalan tanpa menciptakan tekanan berlebihan terhadap keuangan negara.
Langkah efisiensi juga dipandang penting untuk menjaga kredibilitas fiskal Indonesia di mata pelaku pasar.
“Karena itu, salah satu yang akan dilakukan pemerintah adalah efisiensi anggaran,” kata Chatib.
Ia menegaskan bahwa efisiensi tidak hanya menyangkut pemangkasan belanja, tetapi juga memastikan setiap anggaran benar-benar digunakan untuk kegiatan yang memberi manfaat nyata.
“Pemerintah ingin memastikan setiap pengeluaran benar-benar efektif dan memberikan manfaat yang optimal,” ujarnya.
Pembahasan mengenai efisiensi anggaran juga dikaitkan dengan pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah.
Salah satu program yang ikut menjadi perhatian adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pemerintah disebut akan terus mengevaluasi pelaksanaan program tersebut agar anggaran yang dialokasikan dapat digunakan secara lebih efektif.
Evaluasi itu juga diarahkan agar program prioritas pemerintah dapat berjalan lebih tepat sasaran dan memberi manfaat bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Menurut Chatib, fokus pemerintah saat ini tidak hanya menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.
Pemerintah juga berupaya memastikan kelompok rentan tetap terlindungi dari dampak gejolak harga.
Karena itu, kebijakan ekonomi yang disiapkan diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan fiskal dan perlindungan sosial.
Pertemuan Dewan Ekonomi Nasional dengan Presiden Prabowo berlangsung ketika ekonomi global masih dibayangi sejumlah tekanan.
Tekanan tersebut mencakup perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, gejolak pasar keuangan, serta fluktuasi nilai tukar mata uang di berbagai negara berkembang.
Dinamika global itu membuat pemerintah perlu lebih waspada terhadap potensi rambatan ke perekonomian domestik.
Pemerintah berharap langkah antisipatif yang disiapkan sejak awal dapat meminimalkan dampak eksternal terhadap ekonomi nasional.
Di sisi lain, pemerintah juga ingin menjaga daya beli masyarakat agar tetap kuat di tengah berbagai tantangan ekonomi yang terus berkembang.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
