WahanaNews.co, Jakarta - Sebagai salah satu pilar dalam strategi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, keuangan inklusif bagi berbagai kelompok masyarakat terus digencarkan oleh Pemerintah dengan meningkatkan pemerataan akses terhadap layanan keuangan formal yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah.
Dalam kunjungan Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair ke Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (19/04), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membahas upaya dalam mendorong tingkat inklusivitas keuangan tersebut, salah satunya melalui digitalisasi. Dengan mempertimbangkan kecukupan resources yang dimiliki oleh Tony Blair Institute (TBI) diharapkan dapat mendukung upaya digitalisasi tersebut.
Baca Juga:
Menko Airlangga Teken Kerja Sama Blue Economy Indonesia-RRT, Disaksikan Presiden Prabowo dan Presiden Xi Jinping
“Kita ingin mendorong agar digitalisasi sifatnya inklusif jadi tentu kita bicara mengenai infrastruktur digital mengenai data center, regulasi Artificial Intelligent (AI), hingga cyber security,” ungkap Menko Airlangga dalam sesi doorstop.
Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menjelaskan bahwa keduanya juga membahas seputar transisi energi, terutama terkait Just Energy Transition Partnership (JETPI), Asia Zero Emission Community (AZEC), hingga upaya merealisasikan transisi energi salah satunya melalui Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dipersiapkan sebesar 1,2 GigaWatt.
Selanjutnya, Menko Airlangga dan Tony Blair juga turut membahas isu geopolitik yang saat ini sedang mencuat di tengah ketidakpastian global lainnya. Konflik di kawasan Timur Tengah yang terjadi saat ini tentu menjadi permasalahan yang tidak diinginkan oleh berbagai negara, sehingga lebih memilih untuk menahan diri.
Baca Juga:
Pemerintah Komitmen Jaga Kelangsungan Industri Tekstil Dalam Negeri
Bagi kepentingan Indonesia sendiri, stabilitas geopolitik diharapkan akan kian kondusif agar dapat memberikan dampak yang lebih baik terutama bagi kondisi perekonomian nasional.
“Pertama tentu kita harus jaga kawasan Indo-Pasifik menjadi kawasan damai, sehingga jika kawasan Indo-Pasifik menjadi kawasan bebas konflik maka pertumbuhan ekonomi bisa kita dorong. Ke depan, kawasan Indo-Pasifik menjadi salah satu kawasan yang menjadi perhatian dunia, sehingga tentu di antara kawasan Indo-Pasifik posisi Indonesia sangat strategis, dan untuk itu Tony Blair Institute siap membantu,” pungkas Menko Airlangga. Demikian dilansir dari laman ekongoid, Sabtu (20/4).
[Redaktur: Alpredo Gultom]
