WahanaNews.co | Perekonomian Indonesia tetap mampu tumbuh positif sebesar 5,03% pada triwulan I 2023, meski ketidakpastian global masih melanda saat ini.
Hal ini sekaligus menandakan performa ekonomi Indonesia masih lebih baik dan menarik dibandingkan negara peers maupun negara dengan rating lebih tinggi.
Baca Juga:
Menko Airlangga Teken Kerja Sama Blue Economy Indonesia-RRT, Disaksikan Presiden Prabowo dan Presiden Xi Jinping
Pertumbuhan tersebut terutama sekali didukung oleh surplus konsumsi rumah tangga, aktivitas ekspor barang dan jasa, serta investasi. Pada tahun 2022, Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita mampu tumbuh sebesar USD4,783 dan tingkat inflasi per Mei 2023 masih terjaga di angka 4%.
Sementara itu, rasio utang luar negeri terhadap PDB juga masih tetap stabil di kisaran 30,1% pada triwulan I 2023.
“Kita memiliki target untuk menjadi negara dengan pendapatan tinggi pada tahun 2045. Jadi sekitar 20 tahun dari sekarang. Saya pikir ini adalah visi Indonesia akan memiliki pendapatan per kapita sekitar USD30,000 pada tahun 2045.
Baca Juga:
Pemerintah Komitmen Jaga Kelangsungan Industri Tekstil Dalam Negeri
Dan kemudian kita juga memiliki indeks lain termasuk rasio gini, PDB, serta target Indonesia menjadi negara terbesar kelima di dunia pada tahun 2045.
Kita juga memiliki target ekonomi hijau, yakni penurunan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 93,5% di tahun 2045 dan net zero emission di tahun 2060,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan keynote speech dalam acara Penn-Wharton Alumni Club University of Pennsylvania Gathering, Selasa (27/06).
Menko Airlangga juga menjelaskan bahwa era bonus demografi yang dimiliki Indonesia menjadi peluang untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045.
Presiden Joko Widodo juga telah memberikan 5 arahan untuk mencapai visi tersebut yakni Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.
“Bonus demografi kita hanya 13 tahun dari sekarang. Jadi ini kesempatan emas kalau kita bisa membuat rakyat kita produktif yang mana kuncinya adalah pendidikan dan kesehatan serta tentu saja kesempatan kerja,” ujar Menko Airlangga.
Salah satu program Pemerintah untuk meningkatkan kapasitas SDM, produktivitas daya saing angkatan kerja, serta mengembangkan kewirausahaan yakni Program Kartu Prakerja.
Sejak dibuka pada masa pandemi tahun 2020 hingga tahun 2022, telah diberikan kepada 16,8 juta penerima yang bersifat inklusif serta tersebar di 514 kabupaten/kota.
Sedangkan upaya reformasi regulasi dilakukan melalui pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya yang akan memudahkan dunia usaha, salah satunya Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA). Selain itu, Pemerintah juga mendigitalkan lisensi bagi sebagian besar untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Saat ini, Pemerintah sedang merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Dana Hasil Ekspor sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi dari sisi eksternal serta membuka ruang permodalan bagi sektor perbankan nasional untuk mengelolanya di sektor riil serta pemberian insentif bagi pelaku ekspor.
Selanjutnya, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah tengah membidik peluang investasi baru melalui Indo-Pacific Economic Framework (IPEF).
“Indonesia berinisiatif untuk terlibat dalam Indo-Pacific Economic Framework dimana dengan ini sebenarnya Indonesia terbuka untuk standar yang mau diinvestasikan oleh perusahaan Amerika Serikat. Amerika Serikat juga memandang Indonesia sebagai salah satu lokasi strategis untuk mineral kritisnya sekaligus untuk semi konduktor,” pungkas Menko Airlangga. Demikian dilansir dari laman ekongoid, Rabu (28/6). [jp/jup]
