WahanaNews.co | Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memastikan akan mengaudit perusahaan minyak sawit dan menekankan semuanya membangun headquarter atau kantor pusat di Indonesia.
Menurut Luhut, Presiden Joko Widodo telah memintanya menyelesaikan masalah minyak goreng di Jawa dan Bali.
Baca Juga:
Luhut Bongkar Strategi Penting Pemerintah Hadapi Pandemi di Hadapan Kabinet Merah Putih
"Begitu Presiden minta saya manage minyak goreng, orang pikir hanya minyak goreng. Tidak. Saya langsung ke hulunya. Anda sudah baca di media, semua kelapa sawit itu harus kita audit," katanya dalam seminar nasional Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL) secara daring, dikutip dari Antara Rabu (25/5/2022).
Luhut menjelaskan audit perlu dilakukan agar bisa mengetahui proses bisnis sawit yang ada.
Cakupan audit antara lain luasan kebun, produksi hingga kantor pusatnya.
Baca Juga:
Penasaran? Simak, Ini Tugas Dewan Ekonomi Nasional yang Dipimpin Luhut
"Saya lapor Presiden, 'Pak,headquater-nya (kantor pusat) harus semua pindah ke sini'," kata Luhut.
Luhut menegaskan kantor pusat perusahaan sawit wajib berada di Indonesia agar mereka membayar pajak.
Alasannya masih banyak perusahaan sawit yang berkantor pusat di luar negeri sehingga menyebabkan Indonesia kehilangan potensi pendapatan dari pajak.
"Bayangkan dia punya 300-500 ribu (hektare), headquarter-nya di luar negeri, dia bayar pajaknya di luar negeri. Not gonna happen. You have to move your headquarter to Indonesia," tegasnya.
Luhut juga merespons banyaknya cibiran soal peran dan tugas barunya mengurus masalah minyak goreng.
Dia menilai masalah minyak goreng bukan sekadar siapa yang menangani, melainkan tujuan utama penyelesaian masalah tersebut, yaitu pasokan dan harganya bisa kembali dijangkau masyarakat. [rin]
