WahanaNews.co | Kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin bidang ekonomi di masa dua tahun periode kedua ini mendapat penilaian kepuasan yang meningkat dibandingkan enam bulan sebelumnya.
Peningkatan ini terjadi di saat kepuasan di bidang lainnya, yaitu politik dan keamanan, penegakan hukum, serta kesejahteraan sosial justru menurun.
Baca Juga:
Apindo Ungkap Penyebab Tutupnya Banyak Pabrik dan PHK di Jawa Barat
Kepuasan ekonomi di periode ini pun merupakan yang tertinggi sejak Presiden Joko Widodo menjabat.
Kepuasan publik terhadap kinerja ekonomi yang terekam dalam survei opini Kompas Oktober 2021 ini sekaligus juga menunjukkan pemulihan ekonomi di masa pandemi sudah pada jalurnya.
Dalam survei yang dilakukan secara periodik, kali ini kepuasan publik di bidang ekonomi mencapai 58,7 persen, sedikit naik dibandingkan dengan periode enam bulan sebelumnya yang di angka 57,8 persen.
Baca Juga:
Sejarah UMKM Nasional, Roda Penggerak Perekonomian Indonesia
Sementara kepuasan terhadap tiga bidang lainnya kali ini menurun.
Kepuasan terhadap kinerja bidang politik dan keamanan turun dari 77,0 persen menjadi 70,8 persen.
Kepuasan di bidang penegakan hukum turun dari 65,6 persen menjadi 60,6 persen.
Sedangkan kepuasan terhadap kinerja bidang kesejahteraan sosial juga turun dari 71,3 persen menjadi 68,6 persen.
Meski kepuasan di bidang ekonomi naik, angkanya tetap lebih rendah dibandingkan tiga bidang lainnya.
Membaiknya kepuasan terhadap kinerja bidang ekonomi ini tidak lepas dari meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi triwulan kedua 2021.
Perekonomian Indonesia berhasil tumbuh 7,07 persen secara tahunan (year on year).
Angka pertumbuhan yang tinggi ini didapat dari membandingkan dengan triwulan yang sama tahun lalu yang angkanya minus 5,32 persen.
Dengan dicapainya angka 7 persen ini, Indonesia berhasil keluar dari situasi krisis.
Indonesia selama empat triwulan sebelumnya secara berturut-turut mengalami penurunan pertumbuhan.
Setelah turun drastis pada triwulan kedua 2020, pertumbuhan ekonomi di triwulan ke-3 2020 tercatat minus 3,49 persen.
Selanjutnya di triwulan ke-4 2020 tercatat minus 2,19 persen dan di triwulan pertama 2021 terkoreksi menjadi minus 0,71 persen.
Sumber Pertumbuhan
Kenaikan pertumbuhan ekonomi triwulan kedua 2021 bersumber dari sektor industri pengolahan yang menyumbang peran cukup tinggi membentuk Produk Domestik Bruto (PDB), yaitu sebesar 1,35 persen.
Sementara dari sisi pengeluaran, kenaikan pertumbuhan dipicu oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,93 persen.
Hal itu antara lain disebabkan pertumbuhan yang tinggi di sektor penjualan eceran, yaitu sebesar 11,62 persen, terutama di kelompok penjualan makanan, minuman, dan tembakau; sandang; suku cadang dan aksesoris; bahan bakar kendaraan; dan barang lainnya.
Sementara penjualan dari pabrikan ke dealer (wholesale) mobil penumpang dan sepeda motor tumbuh lebih besar lagi, yaitu masing-masing 904,32 persen dan 268,64 persen.
Adapun konsumsi pemerintah tumbuh sebesar 8,06 persen yang dipengaruhi oleh pengeluaran untuk berbagai program penanganan pandemi Covid-19.
Di antaranya untuk pelaksanaan vaksinasi, pengadaan alat uji medis, kegiatan testing dan tracing, dan sebagainya.
Namun demikian, meningkatnya pertumbuhan di triwulan kedua tahun ini dibayangi kekhawatiran akan kembali terjadinya kontraksi pada triwulan berikutnya.
Hal itu oleh karena sejak awal Juli 2021 pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Jawa-Bali diikuti dengan wilayah lainnya di luar Jawa-Bali.
Pembatasan melalui kebijakan PPKM darurat yang selanjutnya diganti dengan PPKM level 1-4 ini berdampak pada menurunnya mobilitas masyarakat sehingga menurunkan pula tingkat konsumsi.
Perekonomian kembali terkontraksi.
Pelaksanaan survei Kompas pada Oktober ini berlangsung di tengah situasi sudah dilakukannya pelonggaran PPKM.
Hal ini karena penanganan Covid-19 sudah lebih terkendali dan jumlah kasus yang terkonfirmasi positif harian sudah jauh menurun.
Pelonggaran PPKM ini memberikan optimisme bagi ekonomi untuk bergerak dan bangkit kembali.
Sejumlah tujuan destinasi wisata sudah dibuka kembali.
Bahkan, Bali mulai menerima kunjungan wisatawan mancanegara dengan membuka rute penerbangan internasional sejak 14 Oktober 2021 lalu. Hal ini pula yang tentunya mendasari penilaian kepuasan publik.
Pengangguran Masih Persoalan
Kepuasan publik terhadap kinerja bidang ekonomi yang disampaikan oleh 58,7 persen responden ini merupakan persentase tertinggi yang disematkan untuk pemerintahan Jokowi-Ma’ruf sepanjang pemerintahannya sejak dilantik 2014.
Kepuasan tertinggi yang dicapai di tengah situasi ujian menghadapi pandemi, menyeimbangkan antara tuntutan kesehatan masyarakat dan menjaga denyut perekonomian.
Salah satu kinerja ekonomi yang diapresiasi publik dengan cukup baik berkaitan dengan upaya pemerataan pembangunan antarwilayah untuk mengatasi kesenjangan, terutama di wilayah perdesaan, kawasan timur, dan perbatasan.
Apresiasi yang diungkapkan 66,2 persen responden ini agaknya masih terkait dengan pembangunan infrastruktur di luar Jawa hingga ke wilayah Papua.
Papua, misalnya, pada bulan Oktober ini bahkan berhasil menggelar kegiatan Pekan Olahraga Nasional yang didukung oleh pembangunan sejumlah prasarana dan fasiltas olahraga di empat kabupaten/kota, yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Merauke, dan Mimika.
Selain itu juga masih hangat soal rencana pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan yang diharapkan dapat mendorong pembangunan di kawasan timur.
Apresiasi yang cukup tinggi juga terkait dengan upaya memberdayakan petani dan nelayan (56,3 persen) dan mengendalikan harga barang dan jasa (55,8 persen).
Namun, pemerintah masih memiliki tugas yang berat dalam hal menyediakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran.
Kinerja terkait hal ini mendapat penilaian kepuasan terendah dari publik, yaitu 43,5 persen.
Kepuasan rendah di bidang ketenagakerjaan ini cukup beralasan.
Pandemi memukul perekonomian yang berakibat kegiatan produksi terganggu.
Terjadi pengurangan tenaga kerja dan tidak sedikit perusahaan yang harus tutup.
Badan Pusat Statistik (BPS) pada rilis bulan Mei 2021 menyebutkan terdapat sebanyak 19,1 juta orang atau 9,3 persen penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19.
Angka ini sudah menurun dibandingkan dengan kondisi per November 2020, di mana BPS melaporkan terdapat 29,12 juta orang yang terdampak Covid-19.
Rincian angka berdasarkan rilis terbaru BPS tersebut adalah sebanyak 1,62 juta orang pengangguran karena Covid-19. Sebanyak 0,65 juta orang bukan angkatan kerja (BAK) karena Covid-19.
Kategori sementara tidak bekerja karena Covid-19 sebanyak 1,11 juta orang dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 sebanyak 15,72 juta orang.
Situasi pandemi di Indonesia di bulan Oktober ini sudah lebih terkendali.
Pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama berhasil keluar dari penderitaan panjang akibat terjangan Covid-19 varian Delta.
Namun, potensi terjadinya gelombang ketiga masih mengintai.
Tren kepuasan publik terhadap kinerja ekonomi pemerintah harus terus dipertahankan dengan membuktikan Indonesia terhindar dari gelombang ketiga.
Sehingga, perekonomian semakin bangkit dan kesejahteraan masyarakat bisa membaik. [qnt]
Artikel ini telah tayang di Kompas.id dengan judul “Optimisme Ekonomi Bangkit”. Klik untuk baca: Optimisme Ekonomi Bangkit - Kompas.id.
