Selain itu, utang untuk prioritas sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 15,1 persen, sektor konstruksi 14,3 persen serta sektor jasa keuangan dan asuransi 11,8 persen.
Posisi utang luar negeri Pemerintah relatif aman dan terkendali jika dilihat dari sisi refinancing risk jangka pendek, mengingat hampir seluruhnya merupakan utang dalam jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,8 persen dari total.
Baca Juga:
Gelar Naker Expo, Kemnaker Sediakan Puluhan Ribu Lowongan Pekerjaan di Tiga Kota
Erwin juga memaparkan utang luar negeri swasta pada Mei 2022 yang tercatat 209,4 miliar dolar AS, mengalami penurunan dari posisi April 2022 sebesar 210,9 miliar dolar AS.
Secara tahunan, menurut dia, utang luar negeri swasta terkontraksi 0,7 persen (yoy), setelah tumbuh sebesar 0,3 persen (yoy) pada bulan sebelumnya.
Penurunan tersebut dikontribusikan oleh utang perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang mengalami kontraksi sebesar 0,9 persen (yoy), setelah pada bulan sebelumnya tumbuh 0,8 persen (yoy).
Baca Juga:
Sudinkes Jakarta Barat Ingatkan Rumah Sakit Terus Terapkan Pelayanan Berbasis Hospitality
"Perkembangan ini terutama berasal dari pembayaran pinjaman dan surat utang yang jatuh tempo," kata Erwin.
Di sisi lain, utang luar negeri lembaga keuangan (financial corporations) tumbuh sebesar 0,3 persen (yoy), setelah pada bulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 1,9 persen (yoy).
Berdasarkan sektor, utang luar negeri swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; sektor pertambangan dan penggalian; serta sektor industri pengolahan, dengan pangsa mencapai 77,3 persen dari total.
