WahanaNews.co | PT PLN (Persero) telah menentukan pembangunan berbagai pembangkit listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) dan program dedieselisasi pembangkit fosil demi merealisasikan dukungan Just Energy Transition Partnership (JETP) dalam mempercepat program transisi energi di Indonesia.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo yang diwakili oleh Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN Evy Haryadi mengatakan, hal ini sebagai tindak lanjut kesepakatan pemimpin negara di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali tahun 2022 lalu dengan komitmen pendanaan transisi energi.
Baca Juga:
ALPERKLINAS Sebut 'Power Wheeling' Momok Buat Konsumen Listrik di Indonesia
"Dalam G20 tahun lalu pemerintah Indonesia telah menandatangani kesepakatan dengan JETP untuk transisi energi di Indonesia. Sebagaimana telah disebutkan, JETP berkomitmen menyediakan dana untuk berbagai program hijau negara anggotanya," ujar Evy dalam pembukaan 'Forum Investasi Transisi Energi Berkeadilan' di Auditorium Kantor Pusat PLN, Jakarta.
Ket Foto: Kiri ke kanan; Vice President Institusi Keuangan dan Riset Pasar PLN, Steve Daniar Anggara, Executive Vice President Aneka Energi Baru dan Terbarukan PLN, Cita Dewi, Direktur Utama PLN Indonesia Power, Edwin Nugraha Putra, dan Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga PLN Nusantara Power, Muhamad Reza.(Dok PLN)
Evy mengatakan, PLN telah merancang program jangka pendek dan jangka panjang untuk mencapat target Net Zero Emission (NZE) pada 2060. Salah satu program jangka pendek yang saat ini tengah dilakukan adalah proyek dedieselisasi pembangkit berbahan bakar fosil sebesar 1 gigawatt (GW) dan menggantinya dengan pembangkit bertenaga surya (PLTS).
"PLN memainkan peran penting dalam transisi energi Indonesia ke energi bersih. Salah satu inisiatif strategis yang dilakukan PLN sebagai langkah konkrit menuju net zero emission adalah pelaksanaan program dedieselisasi," kata Evy.
Baca Juga:
Dua Srikandi PLN Raih Penghargaan Tertinggi Women’s Inspiration Awards 2025 dari Menteri PPPA
Dirinya menjelaskan, tantangan utama program dedieselisasi adalah banyaknya pembangkit yang tersebar di daerah-daerah terpencil. Oleh karena itu, PLN membutuhkan strategi yang tepat untuk melakukan transisi pembangkit tersebut, baik dari sisi ekonomi maupun teknologi.
Ket Foto: Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PLN, Yusuf Didi Setiarto. (Dok PLN)
Evy mengatakan untuk fase pertama PLN berencana membangun 0,2 GW PLTS di 94 lokasi berbeda. Proyek tersebut diperkirakan membutuhkan investasi sebesar USD 0,7 miliar. Dirinya menambahkan, PLN melalui subholdingnya, yaitu PLN Nusantara Power dan PLN Indonesia Power secara aktif terus mencari partner strategis dalam berkolaborasi demi menyukseskan program dedieselisasi.
"PLN menyadari bahwa pelaksanaan program dedieselisasi membutuhkan investasi yang besar baik dari segi keuangan maupun sumber daya teknologi. Dengan demikian, kolaborasi yang kuat antara PLN, pengembang, lembaga keuangan, dan mitra strategis lainnya sangat penting untuk keberhasilan program dedieselisasi," ujarnya.
