WAHANANEWS.CO, Jakarta - Bencana banjir yang melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara tidak hanya menguji kesiapsiagaan sosial pemerintah, tetapi juga ketangguhan infrastruktur energi nasional.
Di tengah tantangan tersebut, langkah PT PLN (Persero) menggratiskan listrik hunian sementara (Huntara) selama enam bulan dinilai sebagai respons cepat sekaligus cerminan resiliensi sistem kelistrikan menghadapi krisis iklim.
Baca Juga:
Listrik Pascabencana Hampir Pulih 100%, PLN Jadi Kunci Percepatan Pembangunan Huntap
Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, penyediaan listrik di Huntara dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pembangunan jaringan, pemasangan instalasi dan kWh meter, hingga penerangan jalan umum dan fasilitas sosial.
Seluruh layanan tersebut diberikan tanpa biaya untuk memastikan listrik siap digunakan sejak Huntara dihuni.
“Kami tidak hanya memulihkan, tetapi membangun kembali dengan pendekatan kesiapsiagaan. Pemasangan instalasi listrik dan kWh meter menjadi bagian dari tanggung jawab PLN agar masyarakat bisa segera beraktivitas,” kata Darmawan dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Baca Juga:
Sinergi Pusat–Daerah dan PLN Percepat Pemulihan Infrastruktur Dasar Pascabencana
Darmawan menjelaskan, di Sumatera Barat pemulihan listrik telah tuntas sejak 23 Desember 2025 dengan 1.265 desa kembali menyala.
Sementara di Sumatera Utara, pemulihan mencapai 99,97 persen dari total 6.223 desa terdampak, dengan dua desa di Tapanuli Utara masih padam akibat banjir susulan.
Tantangan terberat, menurut Darmawan, berada di Aceh. Kerusakan sistem transmisi berskala besar menjadi ujian serius bagi keandalan infrastruktur energi.
PLN mencatat 66 tower transmisi rusak, terdiri dari 19 tower roboh dan 47 tower mengalami deformasi. Selain itu, akses jalan menuju lokasi perbaikan masih terbatas akibat wilayah yang terisolasi.
“Medan yang berat dan kerusakan transmisi yang parah menuntut kerja ekstra. Namun kami terus melakukan percepatan agar listrik kembali normal, karena ini menyangkut hajat hidup masyarakat,” ujarnya.
Saat ini, dari sekitar 6.500 desa di Aceh, masih terdapat 60 desa atau kurang dari 1 persen yang belum menikmati aliran listrik.
Desa-desa tersebut tersebar di Aceh Barat, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tengah.
Ketua Umum Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS), KRT Tohom Purba, menilai upaya PLN di wilayah bencana menunjukkan pentingnya penguatan sistem kelistrikan nasional yang adaptif terhadap perubahan iklim.
“Bencana hidrometeorologi kini semakin sering dan kompleks. Apa yang dilakukan PLN, termasuk percepatan pemulihan dan listrik gratis di Huntara, menunjukkan keseriusan menjaga hak dasar masyarakat atas energi,” katanya.
Ia menambahkan, ke depan penguatan infrastruktur transmisi dan distribusi di wilayah rawan bencana perlu terus dipercepat agar sistem kelistrikan semakin tangguh.
“Ketahanan energi adalah bagian dari perlindungan konsumen. Dalam konteks ini, PLN sudah berada di jalur yang tepat,” ujarnya.
Melalui percepatan pemulihan, pembangunan ulang jaringan, serta kebijakan afirmatif bagi korban bencana, PLN dinilai tidak hanya merespons krisis jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi ketahanan energi nasional yang lebih siap menghadapi tantangan iklim ekstrem.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
