WAHANANEWS.CO, Jakarta - Ketua Umum PLN Watch KRT Tohom Purba mendesak Presiden Prabowo Subianto memastikan ketersediaan batubara dan bahan bakar minyak untuk pembangkit PLN agar risiko pemadaman listrik atau blackout tidak kembali terjadi di berbagai wilayah Indonesia.
Tohom mengatakan pasokan energi primer merupakan fondasi utama keandalan sistem kelistrikan sehingga pemenuhannya harus ditempatkan sebagai agenda strategis nasional yang dipimpin dan diawasi langsung oleh pemerintah.
Baca Juga:
Target PLTS 100 GW Dinilai Realistis, ALPERKLINAS: Penguatan Sistem PLN Jadi Kunci Keberhasilan
Menurutnya, berbagai upaya yang dilakukan PLN untuk memperkuat pasokan batubara, meningkatkan kemampuan pembangkit, memperbaiki jaringan transmisi, dan mempercepat pembangunan energi terbarukan perlu memperoleh dukungan penuh dari seluruh kementerian terkait.
“PLN jangan dibiarkan bekerja sendirian menghadapi persoalan pasokan batubara dan BBM karena keandalan listrik menyangkut kepentingan ekonomi, industri, pelayanan publik, serta kehidupan masyarakat luas,” kata Tohom, Kamis (16/7/2026).
Ia menilai kebutuhan batubara PLN yang mencapai sekitar 154 juta metrik ton per tahun menunjukkan bahwa pengadaan energi primer memerlukan perencanaan jangka panjang, kontrak yang kuat, dan mekanisme pengawasan yang transparan.
Baca Juga:
ALPERKLINAS: Pengawasan Optimal Dibutuhkan untuk Kestabilan Interkoneksi Sistem Listrik Se-Kalimantan
Dari total kebutuhan tersebut, sekitar 134 juta ton telah terikat dalam kontrak resmi, sedangkan sekitar 20 juta ton lainnya masih perlu dipastikan pemenuhannya agar cadangan pembangkit tetap berada pada tingkat yang aman.
Pengawasan Pengadaan Harus Diperkuat
Tohom mengapresiasi langkah pemerintah menetapkan penugasan Domestic Market Obligation hingga 212 juta ton serta memberikan tambahan alokasi batubara kalori menengah untuk memperkuat pasokan pembangkit PLN.
Namun, ia mengingatkan bahwa besarnya angka alokasi tidak otomatis menjamin keamanan pasokan apabila kualitas, jadwal pengiriman, volume aktual, dan distribusinya menuju pembangkit tidak diawasi secara ketat.
“Keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari besarnya kuota yang ditetapkan, tetapi dari jumlah batubara sesuai spesifikasi yang benar-benar tiba tepat waktu di setiap pembangkit,” ujarnya.
Pembentukan tim pengadaan yang melibatkan Kementerian ESDM, PLN, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, inspektorat, serta BPKP, menurut Tohom, merupakan langkah positif untuk memperbaiki transparansi rantai pasok energi primer.
Ia meminta tim tersebut bekerja secara terbuka, terukur, dan dapat diawasi masyarakat agar pengadaan batubara tidak dikendalikan oleh kepentingan sekelompok pihak yang berpotensi merugikan PLN dan konsumen listrik.
“Nilai pengadaan batubara dan BBM sangat besar sehingga seluruh prosesnya harus steril dari permainan kuota, manipulasi kualitas, penggelembungan harga, pengurangan volume, dan kepentingan perantara,” katanya.
Tohom mengungkapkan jika tata kelola pengadaan energi primer bermasalah, dampaknya tidak hanya berupa kerugian keuangan negara tetapi juga dapat menurunkan kemampuan pembangkit dan memicu gangguan kelistrikan secara luas.
Ia menyatakan pemerintah perlu memastikan badan usaha khusus pengadaan batubara untuk kebutuhan PLN bekerja secara profesional dengan pengawasan penuh dari aparat negara, auditor, DPR, dan masyarakat.
Tohom juga mendukung strategi jangka pendek PLN dalam memperoleh tambahan pasokan batubara berkalori di atas 4.500 kcal per kilogram yang diproyeksikan meningkatkan daya mampu pasok pembangkit di Pulau Jawa hingga sekitar 5 gigawatt.
Retrofit Perkuat Ketahanan Pembangkit
Tambahan pasokan sebesar 1,8 juta ton pada Juli 2026 serta sekitar 3 juta ton per bulan pada Agustus hingga Desember 2026 dinilai dapat membantu PLN menjaga cadangan pembangkit selama realisasinya berlangsung tepat waktu.
Tohom meminta pemerintah membantu PLN memastikan produsen batubara mematuhi kewajiban pasokan domestik dan tidak mendahulukan pasar ekspor ketika pembangkit nasional sedang membutuhkan tambahan bahan bakar.
Menurutnya, kebijakan harga khusus batubara untuk pembangkit harus disertai kepastian kontrak, kepastian pembayaran, pengawasan kualitas, dan penegakan hukum agar tetap adil bagi negara, PLN, serta perusahaan pertambangan yang patuh.
Tohom yang juga Ketua Umum DPP Relawan MARTABAT Prabowo-Gibran dan Ketua Umum Aliansi Perlindungan Konsumen Listrik Nasional atau ALPERKLINAS menilai Presiden Prabowo memiliki momentum untuk membangun sistem pengadaan energi primer yang lebih bersih dan tahan terhadap intervensi kepentingan.
Ia mengatakan ketahanan energi nasional tidak cukup hanya mengandalkan tambahan pasokan karena pemerintah dan PLN juga perlu mempercepat retrofit pembangkit agar dapat menggunakan batubara berkalori lebih rendah.
Keberhasilan retrofit di PLTU Suralaya yang memungkinkan pembangkit menggunakan batubara sekitar 4.100 hingga 4.200 kcal per kilogram dinilai dapat menjadi model untuk diterapkan di pembangkit PLN lainnya.
“Retrofit akan membuat pembangkit lebih fleksibel menghadapi perubahan kualitas batubara, mengurangi ketergantungan terhadap komoditas tertentu, dan memperkuat ketahanan sistem dalam jangka panjang,” katanya.
Tohom mendukung rencana PLN memperluas program tersebut pada pembangkit yang dikelola PLN Indonesia Power dan PLN Nusantara Power serta mendorong pembangkit swasta melakukan penyesuaian serupa.
Ia menilai kontrak pembangkit swasta juga perlu dievaluasi secara proporsional agar spesifikasi bahan bakar tidak menjadi hambatan ketika ketersediaan batubara kalori menengah dan tinggi semakin terbatas.
Selain batubara, Tohom meminta pemerintah memastikan pasokan BBM bagi sekitar 4.435 unit Pembangkit Listrik Tenaga Diesel tetap terjamin, terutama bagi wilayah terpencil dan kepulauan yang belum memiliki sumber pembangkit alternatif.
Dengan kebutuhan solar sekitar 2,26 juta kiloliter dan anggaran yang dapat mencapai Rp26 triliun hingga Rp39,3 triliun per tahun, pengadaan BBM dinilai harus dikelola secara efisien dan bebas penyimpangan.
Ia mendukung program dedieselisasi PLN sebagai langkah mengurangi ketergantungan terhadap BBM mahal melalui pengembangan pembangkit energi terbarukan, sistem penyimpanan energi, jaringan interkoneksi, dan pembangkit berbasis gas.
Namun, proses pengurangan PLTD harus dilakukan secara bertahap agar tidak mengorbankan keandalan listrik di daerah yang masih bergantung pada pembangkit diesel.
“PLTD tidak bisa langsung dihentikan sebelum pembangkit pengganti, jaringan, penyimpanan energi, dan sistem cadangannya benar-benar siap beroperasi,” ujar Tohom.
Ia juga mengapresiasi langkah PLN memperkuat jaringan transmisi di Sumatra agar kelebihan daya dari bagian selatan dapat disalurkan menuju wilayah utara yang membutuhkan tambahan pasokan.
Menurutnya, pembangunan pembangkit baru tidak akan memberikan manfaat optimal apabila jaringan transmisi dan distribusi belum mampu mengalirkan energi secara aman menuju pusat beban.
Penguatan sistem Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan wilayah kepulauan harus dilaksanakan berdasarkan peta risiko nasional yang mencakup pasokan bahan bakar, kondisi pembangkit, kapasitas transmisi, cadangan daya, dan kesiapan menghadapi cuaca ekstrem.
Tohom menyatakan percepatan pembangunan PLTS, PLTA, mikrohidro, biomassa, pembangkit angin, pembangkit gas, dan teknologi energi lainnya akan memperkuat diversifikasi bauran energi PLN.
Ia menilai rencana pengembangan PLTS hingga 100 gigawatt dapat menjadi salah satu solusi strategis untuk menekan konsumsi BBM, mengurangi biaya pokok penyediaan listrik, dan memperkuat ketahanan energi nasional.
Transformasi PLN Perlu Dukungan
PLN sedang melakukan transformasi besar sehingga pemerintah harus hadir memastikan pasokan jangka pendek aman, perbaikan tata kelola berjalan, jaringan diperkuat, dan transisi energi tidak kehilangan arah,” katanya.
Tohom berharap Presiden Prabowo membentuk mekanisme pengendalian terpadu yang memantau cadangan batubara dan BBM di setiap pembangkit, kepatuhan pemasok, kondisi pembangkit, serta potensi gangguan sistem secara berkala.
Ia mengatakan data tersebut harus menjadi dasar pengambilan keputusan yang cepat sehingga pemerintah bersama PLN dapat melakukan langkah antisipatif sebelum kekurangan pasokan berkembang menjadi krisis kelistrikan.
“Blackout harus dicegah sejak dari hulu karena ketika listrik padam, masyarakat akan melihat PLN sebagai pihak yang paling terdampak secara kepercayaan publik, padahal akar persoalannya bisa berasal dari pasokan bahan bakar, pemasok, jaringan, maupun kebijakan lintas sektor,” ujar Tohom.
Di sisi lain, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menjelaskan perseroan telah menyiapkan strategi jangka pendek, menengah, dan panjang untuk meningkatkan keandalan sistem kelistrikan nasional melalui tambahan pasokan batubara, retrofit pembangkit, penguatan jaringan transmisi, serta percepatan pengembangan energi baru terbarukan.
Darmawan juga menyampaikan tambahan pasokan batubara berkalori di atas 4.500 kcal per kilogram diproyeksikan mampu meningkatkan daya mampu pasok pembangkit di Pulau Jawa sekitar 5 gigawatt sebagai bagian dari upaya menjaga keandalan pasokan listrik nasional.
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
