WAHANANEWS.CO, Jakarta - MARTABAT Prabowo-Gibran menyambut positif target Presiden Prabowo Subianto memangkas jumlah badan usaha milik negara dari lebih dari 1.000 perusahaan menjadi sekitar 250 perusahaan sebagai langkah besar membangun BUMN yang efisien, transparan, dan benar-benar bekerja untuk rakyat.
"Langkah Presiden Prabowo ini adalah keberanian politik yang sangat penting, karena negara tidak boleh terus membiayai struktur perusahaan yang gemuk, tidak produktif, dan tidak memberi manfaat langsung kepada rakyat," ujar Ketua Umum Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, Minggu (28/6/2026).
Baca Juga:
Forum TKA di KEK Industropolis Batang, MARTABAT Prabowo-Gibran: Tenaga Kerja Lokal Harus Jadi Prioritas Investasi
Menurut Tohom, perampingan BUMN bukan hanya soal mengurangi jumlah perusahaan, tetapi juga menata ulang cara negara mengelola aset, modal, direksi, komisaris, dan sumber daya publik agar tidak habis untuk membayar beban organisasi.
"Ketika perusahaan negara tidak untung tetapi tetap membayar jajaran direksi dan komisaris dalam jumlah besar, maka yang terjadi adalah uang rakyat tersedot untuk overhead, bukan untuk pelayanan, pembangunan, riset, dan kesejahteraan," katanya.
Tohom menilai target memangkas BUMN menjadi sekitar 250 perusahaan merupakan arah reformasi korporasi negara yang sejalan dengan semangat Prabowo-Gibran untuk menghadirkan pemerintahan yang rasional, bersih, produktif, dan berpihak kepada kepentingan nasional.
Baca Juga:
Holding Logistik di Bawah Pos Indonesia, MARTABAT Prabowo-Gibran: Langkah Visioner untuk Perkuat Ekonomi Nasional
"BUMN harus menjadi mesin pembangunan, bukan menjadi tempat parkir jabatan, beban birokrasi, atau ruang pemborosan yang sulit dipertanggungjawabkan kepada rakyat," ucapnya.
Ia mengatakan penutupan lebih dari 200 BUMN dan rencana pengurangan hingga lebih dari 750 perusahaan menunjukkan pemerintah sedang bergerak dari pola lama yang gemuk menuju arsitektur BUMN yang lebih ramping, sehat, dan terukur.
"Ini bukan hanya restrukturisasi kelembagaan, tetapi perubahan budaya kerja bahwa setiap BUMN harus punya nilai tambah, punya laba, punya manfaat publik, dan punya akuntabilitas," ujar Tohom.
Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa perampingan BUMN juga penting untuk memperkuat pemerataan pembangunan di kawasan aglomerasi, daerah penyangga, kawasan industri, dan wilayah pertumbuhan baru.
"BUMN yang sehat akan lebih mampu masuk ke proyek strategis, memperkuat layanan publik, membangun konektivitas, mendukung hilirisasi, dan membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar wilayah yang selama ini sudah padat," katanya.
Menurutnya, usulan agar BUMN mengalokasikan sebagian laba untuk riset dan inovasi akan menjadi sangat masuk akal apabila perusahaan negara lebih dulu dibersihkan dari beban tidak produktif dan diarahkan menghasilkan keuntungan secara sehat.
"Riset dan inovasi membutuhkan BUMN yang kuat, karena tidak mungkin perusahaan yang merugi diminta menjadi lokomotif teknologi, industrialisasi, dan kemandirian nasional," ucap Tohom.
Ia menilai peran Danantara dan BP BUMN menjadi sangat penting dalam memastikan konsolidasi perusahaan negara tidak berhenti pada pengurangan jumlah, tetapi juga melahirkan tata kelola baru yang profesional, transparan, dan bebas dari kepentingan sempit.
"Perampingan harus diikuti audit kinerja, evaluasi portofolio, penguatan manajemen risiko, dan keberanian melepas unit usaha yang tidak relevan dengan kepentingan strategis bangsa," ujar Tohom.
MARTABAT Prabowo-Gibran juga memandang bahwa target dua tahun untuk membuat BUMN lebih efisien dan transparan harus dikawal sebagai agenda strategis pemerintahan, karena keberhasilannya akan berdampak langsung pada kualitas belanja negara dan pelayanan publik.
"Jika BUMN menjadi lebih ramping, sehat, dan produktif, maka negara punya ruang fiskal dan ruang kebijakan yang lebih besar untuk membiayai pendidikan, kesehatan, pangan, energi, riset, dan infrastruktur rakyat," katanya.
Tohom berharap masyarakat mendukung langkah Presiden Prabowo dalam membersihkan dan menertibkan BUMN, karena reformasi besar sering kali membutuhkan keputusan tegas yang hasilnya akan dirasakan dalam jangka panjang.
"Ini momentum membangun BUMN generasi baru, yaitu BUMN yang tidak boros, tidak tertutup, tidak lamban, dan benar-benar menjadi alat negara untuk menghadirkan kemakmuran rakyat," ujar Tohom.
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
