WAHANANEWS.CO, Jakarta - Pemerintah Amerika Serikat secara resmi menghentikan penerapan sanksi ekonomi menyeluruh terhadap Suriah, menandai perubahan signifikan dalam kebijakan luar negerinya pasca berakhirnya rezim Bashar al-Assad.
Langkah ini membuka jalan baru bagi masuknya investasi asing ke negara yang selama lebih dari satu dekade mengalami konflik bersenjata internal.
Baca Juga:
Negara-negara Ini Mulai Merasakan Dampak dari Sanksi yang Diterima Rusia
Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, menyampaikan bahwa keputusan ini diharapkan menjadi awal dari proses menuju kestabilan dan kemakmuran di Suriah.
"Suriah harus terus bergerak ke arah perdamaian dan kestabilan, dan keputusan hari ini semoga menjadi awal dari jalan yang lebih cerah," ujarnya dalam sebuah pernyataan resmi yang dikutip dari AFP, Sabtu (24/425).
Pencabutan sanksi ini merupakan tindak lanjut dari pengumuman Presiden AS Donald Trump yang disampaikan saat kunjungannya ke Timur Tengah pada pekan sebelumnya.
Baca Juga:
AS Kendurkan Sanksi, Venezuela Segera Ekspor Minyak Besar-besaran
Dalam pernyataannya, Trump mengumumkan bahwa sanksi ekonomi yang diterapkan selama kepemimpinan Assad akan dicabut, menyusul tekanan dari dua sekutu strategis di kawasan, yakni Turki dan Arab Saudi.
Departemen Keuangan AS menjelaskan bahwa pembatalan sanksi hanya berlaku untuk pemerintahan baru di Damaskus, dengan ketentuan bahwa Suriah tidak menjadi tempat perlindungan bagi kelompok ekstremis, dan tetap menjaga hak-hak kelompok minoritas etnis dan agama.
Bersamaan dengan hal itu, Departemen Luar Negeri AS mengeluarkan pengecualian (waiver) yang memungkinkan negara-negara mitra untuk ambil bagian dalam upaya rekonstruksi di Suriah.
Kebijakan ini membuka peluang bagi perusahaan asing untuk kembali terlibat dalam aktivitas ekonomi di negara tersebut.
Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menambahkan bahwa langkah tersebut akan membantu membangun kembali infrastruktur dasar di Suriah.
"Kebijakan ini akan membantu penyediaan listrik, energi, air, dan sanitasi, sekaligus memungkinkan respons kemanusiaan yang lebih efektif di seluruh wilayah Suriah," ujarnya.
Inisiatif ini juga mencakup izin untuk investasi baru, transaksi keuangan, serta kerja sama dalam sektor minyak dan gas alam.
"Keputusan hari ini menjadi langkah awal dalam mewujudkan visi presiden tentang hubungan baru antara Amerika Serikat dan Suriah," kata Rubio.
Selama 14 tahun konflik yang melanda Suriah, AS memberlakukan berbagai sanksi keras yang menargetkan kegiatan ekonomi dan upaya rekonstruksi selama pemerintahan Assad masih berkuasa.
Namun, sejak kejatuhan rezim tersebut dalam sebuah serangan militer oleh kelompok Islamis tahun lalu, pemerintah baru di Suriah mulai menjalin kembali hubungan dengan negara-negara Barat dan menyerukan penghentian sanksi.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
