WahanaNews.co | Duta Besar RI untuk Sri Lanka dan Maladewa, Dewi Gustina Tobing, menyebutkan kondisi Warga Negara Indonesia (WNI) di Sri Lanka masih kondusif di tengah situasi krisis ekonomi yang mengguncang negara tetangga India tersebut.
"Terkait WNI di Sri Lanka, KBRI Kolombo terus berkomunikasi dan memastikan bahwa mereka masih dapat memenuhi kebutuhan pokok di tengah krisis ekonomi yang menyebabkan kelangkaan BBM, gas LPG, obat-obatan dan pangan," kata Dewi dalam keterangan resmi, Minggu (26/6/2022).
Baca Juga:
Presiden Jokowi dan Presiden Wickremesinghe Bahas Peningkatan Kerja Sama Indonesia-Sri Lanka
Ekonomi Sri Lanka memang sedang tidak baik-baik saja sampai dicap bangkrut oleh beberapa forum internasional.
Negara berpenduduk 22 juta orang itu kekurangan komoditas makanan hingga bahan bakar minyak (BBM) karena tidak mampu melakukan impor.
Berdasarkan datanya, saat ini terdapat sekitar 300 WNI yang berada di Sri Lanka dan pada umumnya mereka menikah dengan warga setempat.
Baca Juga:
Bakamla RI Terima Kunjungan Kehormatan DSCSC Sri Lanka
Sebagian sebagai profesional, maupun bekerja di sektor pariwisata.
"KBRI Kolombo dari waktu ke waktu terus memantau kondisi WNI yang jumlahnya berkisar 300 orang dan siaga membantu memenuhi kebutuhan pokok para WNI yang sangat membutuhkan," jelas Dewi.
Berbeda di Maladewa, terdapat sekitar 2.500 orang WNI yang sebagian besar merupakan pekerja migran Indonesia (TKI) yang bekerja di sektor pariwisata.
Di sana juga terdapat pekerja Indonesia di sektor infrastruktur serta WNI yang menikah dengan warga setempat.
Dewi berpesan agar masyarakat dan TKI yang berada di Sri Lanka dan Maladewa agar mengetahui aturan ketenagakerjaan dan ketentuan hukum yang berlaku selain memahami hak dan kewajibannya.
Menurutnya pentingnya nilai-nilai Pancasila demi menyongsong Indonesia maju 2030 dan generasi emas Indonesia 2045, implementasi prinsip-prinsip perlindungan WNI di luar negeri, dimensi hukum perdata Internasional dalam konteks perkawinan campur, layanan apostille terkait legalisasi dokumen, dan penempatan pekerja migran Indonesia secara aman, prosedural dan terlindungi.
"KBRI Kolombo bekerjasama dengan Pemerintah Pusat terus berupaya meningkatkan jumlah pekerja migran Indonesia mengingat terbuka peluang di berbagai sektor, termasuk sektor kesehatan dan infrastruktur selain sektor hospitaliti, pariwisata dan perhotelan," ujar Dewi. [rin]
