WahanaNews.co | Vanuatu kembali menyinggung soal pelanggaran HAM di Papua Barat dalam Sidang Umum PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat.
Perdana Menteri (PM) Vanuatu, Bob Loughman, bahkan meminta agar Komisi HAM PBB datang langsung ke Papua untuk mengecek dugaan pelanggaran HAM yang terjadi.
Baca Juga:
Penuh Perdebatan, Siapa yang Wakili Myanmar di Sidang Majelis Umum PBB?
Selain itu, PM Republik Vanuatu mengatakan bahwa sebenarnya perkumpulan negara di Pasifik memintar agar PBB mendesak pemerintah Indonesia untuk mengizinkan perwakilan PBB bisa berkantor di sana.
Tudingan ini kemudian dijawab tegas oleh diplomat RI yang menjadi delegasi Indonesia dalam sidang itu.
Sekretaris Ketiga Perwakilan Tetap RI untuk PBB di New York, Sindy Nur Fitri, menyayangkan sikap Vanuatu yang terus menerus ikut campur urusan Indonesia.
Baca Juga:
Presiden Jokowi Sampaikan 4 Point Pandangan Soal Pandemi hingga Perdamaian Dunia di Sidang Umum PBB
"Vanuatu terus menerus menggunakan forum ini untuk mengganggu kedaulatan negara lain dan menyerang dengan motif politik yang tidak baik," kata Sindy, sebagaimana dikutip dari akun YouTube MOFA Indonesia.
"Vanuatu seolah-olah peduli isu HAM, namun sebenarnya HAM yang mereka ungkap adalah sesuatu yang diputarbalikkan," lanjut dia.
Buktinya, kata diplomat tersebut, Vanuatu tidak mengkritik tindakan kejam separatis KKB Papua yang justru membunuh guru, tenaga kesehatan, hingga pekerja pembangunan di kawasan Papua.
Anehnya, kondisi ini, kata dia, seperti tak dianggap Vanuatu.
Hal itu membuktikan bahwa negara tersebut tak paham kondisi seutuhnya di Papua.
Diketahui bahwa bukan kali ini Vanuatu menyampaikan sikap soal pelanggaran HAM di Papua Barat.
Hal tersebut dalam forum yang sama selalu ditangkis para diplomat Indonesia. [qnt]
