WAHANANEWS.CO, Jakarta - Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, resmi diberhentikan dari jabatannya pada Jumat (29/8/2025) setelah Mahkamah Konstitusi (MK) Thailand menjatuhkan putusan tegas terkait kasus rekaman percakapan telepon yang bocor ke publik.
Dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa tindakan Paetongtarn telah merusak martabat negara.
Baca Juga:
ADB Danai Tambang Emas dan Tembaga Rp6,7 Triliun di Pakistan, Picu Kontroversi
"Tindakan [Paetongtarn] tidak menjaga harga diri bangsa dan mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan negara, yang merupakan pelanggaran serius atau kegagalan dalam mematuhi standar etik," demikian putusan MK Thailand.
Putusan ini menandai berakhirnya secara resmi masa jabatan Paetongtarn, yang sebelumnya sudah dikenai sanksi skorsing sejak Juli lalu.
Skorsing dijatuhkan setelah rekaman teleponnya dengan mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, tersebar luas dan menuai kontroversi.
Baca Juga:
PM Jepang Ishiba Desak Gencatan Senjata dan Perdamaian Berkelanjutan di Ukraina
Dalam percakapan itu, Paetongtarn terdengar mendiskreditkan militer Thailand saat membicarakan upaya penyelesaian konflik perbatasan.
Isi pembicaraan tersebut memicu kritik tajam dari publik maupun kalangan politik.
Menanggapi hal itu, Paetongtarn sempat menyampaikan permohonan maaf.
Ia mengklaim bahwa ucapannya murni merupakan bagian dari "teknik negosiasi" dan berjanji tidak lagi melakukan pembicaraan informal dengan Hun Sen, yang dikenal sebagai sekutu dekat ayahnya, Thaksin Shinawatra, mantan PM Thailand.
Untuk menjaga stabilitas pemerintahan, Wakil Perdana Menteri Phumtham Wechayachai ditunjuk sebagai pengganti sementara Paetongtarn.
Keputusan pemecatan ini berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan antara Thailand dan Kamboja.
Konflik memanas sejak insiden baku tembak di wilayah sengketa Segitiga Zamrud pada Mei lalu, yang menewaskan seorang tentara Kamboja.
Sejak itu, hubungan diplomatik kedua negara terus memburuk. Kamboja membatasi impor bahan bakar, buah, dan sayuran dari Thailand serta melarang penayangan film dan acara televisi asal negeri gajah putih.
Sebagai balasan, Thailand menutup perbatasannya dan memperpendek masa berlaku visa warga Kamboja.
Situasi semakin genting setelah terjadi ledakan ranjau di perbatasan yang memicu perang singkat antara kedua negara.
Pertempuran akhirnya dihentikan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump turun tangan sebagai mediator dan mendorong gencatan senjata.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
