WahanaNews.co, Jakarta - Seorang pejabat tinggi Filipina menyatakan seruannya agar diplomat-diplomat China diusir dari negara tersebut, yang disampaikan saat kedua negara terlibat dalam pertikaian sengit di Laut China Selatan dalam beberapa waktu terakhir.
Seperti dilansir Reuters, Senin (13/5/2024), seruan pengusiran itu dilontarkan penasihat keamanan nasional Filipina, Eduardo Ano, terkait dugaan kebocoran percakapan telepon antara seorang diplomat China dengan seorang laksamana Filipina membahas sengketa di Laut China Selatan.
Baca Juga:
Hubungan Politik dan Ekonomi Indonesia-China
Ano, dalam pernyataannya, menuding Kedutaan Besar China di Manila telah mengatur "tindakan berulang-ulang untuk melibatkan dan menyebarkan disinformasi, informasi keliru, dan mal-informasi" dengan tujuan memancing perselisihan, perpecahan".
Tindakan semacam itu, menurut Ano, "tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa adanya sanksi, tanpa adanya hukuman serius".
Pernyataan Ano itu merujuk pada laporan berita soal dugaan kebocoran percakapan telepon antara seorang diplomat China dan seorang laksamana Filipina membahas perselisihan kedua negara di Laut China Selatan, dengan transkrip percakapan menunjukkan laksamana Filipina menyetujui konsesi dengan China.
Baca Juga:
CIA Datangi Prabowo di AS, Ada Apa di Balik Pertemuan Misterius dengan Presiden Indonesia?
Menurut transkrip yang dipublikasikan Manila Times, laksamana Filipina itu menyetujui usulan Beijing mengenai "model baru", di mana Manila akan menggunakan lebih sedikit kapal dalam misi pasokan ke marinir yang ditempatkan di Second Thomas Shoal, dan memberitahu China terlebih dulu soal misi yang akan dijalankan.
Reuters belum mendengar percakapan telepon yang dilaporkan itu, dan tidak bisa memverifikasi isi transkrip yang dipublikasikan media Filipina. Namun laporan itu menyebut percakapan telepon terjadi pada Januari lalu, dan transkrip percakapan diberikan oleh "seorang pejabat tinggi China" yang tidak disebut namanya.
Dalam pernyataannya, Ano menegaskan dukungan untuk seruan Menteri Pertahanan agar Kementerian Luar Negeri Filipina mengambil tindakan yang tepat terhadap para pejabat Kedutaan Besar China, yang disebutnya merekam percakapan telepon yang diduga melanggar aturan hukum di Filipina, termasuk undang-undang antipenyadapan kawat diplomatik, dan pelanggaran serius terhadap protokol diplomatik.
