WahanaNews.co | Taliban menunda pembentukan pemerintahan di Afghanistan sejak mereka menguasai 33 provinsi, termasuk Ibu Kota Kabul, dan memaksa mantan Presiden, Ashraf Ghani, dan pejabat lainnya, meninggalkan negara itu pada 15 Agustus 2021.
Sebagian besar dari 33 ibu kota provinsi telah diambil alih oleh Taliban tanpa pertumpahan darah, tetapi bentrokan maut terus berlanjut di Panjshir, satu-satunya provinsi yang memerangi mereka.
Baca Juga:
Taliban: Tugas Wanita Itu Melahirkan, Bukan Jadi Menteri
Perlawanan tersebut dipimpin oleh Ahmad Masoud, putra komandan Mujahidin, Ahmad Shah Masoud, dan Menteri Pertahanan Pemerintah Ghani, Bismillah Mohammadi.
Pemimpin Taliban, Sher Mohammad Stanikzai, mengatakan kepada saluran berita asing pada Rabu (1/9/2021) bahwa pemerintah akan dibentuk dalam dua hari.
Taliban, yang menandatangani perjanjian damai dengan AS di Doha pada Februari tahun lalu untuk menarik semua pasukan asing dari Afghanistan, tidak memberikan komentar.
Baca Juga:
Taliban Izinkan Perempuan Afghanistan Kuliah, Tapi…
Meskipun menandatangani Perjanjian Doha, para pejabat Taliban telah mengatakan secara eksplisit mereka bermaksud mendirikan "Imarah Islam" di bawah kepemimpinan pemimpin tertinggi mereka, Mawlawi Hibbatullah Akhundzada.
Meskipun ada pengumuman yang jelas dari pihak Taliban, sebuah saluran berita lokal Afghanistan melaporkan, mengutip sumber, bahwa pemerintah baru akan memiliki dewan yang dipimpin oleh Mullah Abdul Ghani Baradar yang berusia 53 tahun.
Baradar, yang mengepalai kantor politik Taliban, akan bergabung dengan Mullah Mohammad Yaqoob, putra mendiang salah satu pendiri Taliban, Mullah Omar, dan Kepala kantor politik Taliban di Qatar, Sher Mohammad Abbas Stanekzai, di pemerintahan baru, menurut Tolo News.
Seorang anggota pendiri gerakan Taliban pada 1990-an, Baradar, telah menjabat sebagai gubernur provinsi dan wakil menteri pertahanan selama pemerintahan pertama Taliban di Afghanistan.
Dia ditangkap di kota pelabuhan Pakistan Karachi pada 2010 dan dibebaskan pada Oktober 2018 atas permintaan AS.
Hibbatullah Akhundzada
Akhundzada lahir pada tahun 1961 di distrik Panjwai provinsi Kandahar selatan, dengan latar belakang sebagai pemimpin agama yang mengawasi hukum perdata Islam dan hal terkait yurisprudensi sebagai kepala peradilan selama rezim Taliban berkuasa dari tahun 1996 hingga 2001.
Dia berasal dari klan Nurzai yang kuat dari etnis Pashtun.
Dia mengambil alih kepemimpinan Taliban pada 2016 setelah pendahulunya, Mullah Akhtar Mansour, tewas dalam serangan pesawat tak berawak AS di Provinsi Balochistan, barat daya Pakistan.
Krisis ekonomi Taliban menghadapi kesulitan keuangan karena aset negara disimpan di luar, sementara rakyat belum mendengar tentang rencana ekonomi Taliban.
Orang-orang berbondong-bondong ke beberapa bank, bahkan sebelum cabang dibuka, untuk menarik uang hingga 20.000 Afghan (USD200), batas mingguan yang ditetapkan oleh Bank Sentral negara itu setelah tetap ditutup selama lebih dari seminggu usai Taliban mengambil alih Kabul pada 15 Agustus.
Karena kurangnya kejelasan mengenai administrasi negara setelah Taliban menguasai Kabul, IMF telah menghentikan akses Afghanistan ke sumber daya IMF, termasuk sekitar 440 juta dolar AS cadangan moneter baru.
Sementara para pejabat AS mengatakan sebagian besar aset Bank Sentral Afghanistan sekitar 10 miliar dolar AS disimpan di luar negeri, yang berada di luar jangkauan Taliban.
Pemerintahan Joe Biden kepada media asing mengatakan setiap aset Bank Sentral Afghanistan yang disimpan di AS tidak akan dapat diakses oleh Taliban. [dhn]
