WahanaNews.co | Survei penerimaan vaksin Covid-19
oleh Unicef menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia bersedia divaksinasi.
Survei
lembaga PBB untuk dana anak ini juga menyatakan, pemahaman masyarakat mengenai
rencana penyediaan vaksin oleh pemerintah sangat tinggi.
Baca Juga:
COVID-19 Ngamuk di India, Kasus Melonjak Ribuan Persen dalam 3 Minggu
"Hampir
65% responden bersedia divaksinasi saat vaksin sudah tersedia. Kemudian, 27%
masyarakat masih ragu-ragu, dan yang menolak amat kecil, hanya 7,6%. Selain
itu, 75% responden juga menyatakan sudah mengetahui rencana pemerintah untuk
menyediakan vaksinasi tersebut," jelas Unicef Communications Development
Specialist, Rizky Ika Safitri, di acara Prime Talk
Metro TV, Rabu (25/11/2020) kemarin.
Dari
hasil survei itu, Papua menjadi daerah dengan penerimaan terhadap vaksinasi
paling tinggi dengan angka 75%, disusul beberapa provinsi di Pulau Jawa dan
Kalimantan.
Daerah
dengan penerimaan vaksinasi terendah berada di Aceh dengan tingkat penerimaan
46%.
Baca Juga:
Korupsi Pengadaan APD: Eks Pejabat Kemenkes dan Dua Direktur Dipenjara
Selain
itu, provinsi di Pulau Sumatra, Sulawesi, dan Maluku pun dikatakan menjadi
daerah yang memiliki penerimaan rendah.
"Memang,
penerimaan atas vaksinasi berbeda-beda berdasarkan geografis, status
pendidikan, sosial, ekonomi dan lainnya. Namun, ini menunjukkan masyarakat
sudah teredukasi soal vaksin," ungkapnya.
Fitri
menegaskan, survei itu dilakukan untuk mendukung upaya pemerintah dengan
melakukan strategi pelaksanaan dan komunikasi yang berbasiskan data.
Dengan
begitu, tantangan penyediaan vaksin akan jadi lebih mudah ditemukan. Misalnya,
7,6% masyarakat menolak jika berkaitan dengan hal keamanan, maka strategi
komunikasi pemerintah ialah memaparkan keamanan dan efektivitas vaksin.
"Saya
mau pastikan bahwa vaksinasi atau imunisasi ini ialah intervensi kesehatan
masyarakat yang terbukti ampuh, efektif dan aman. Bahkan ini menyelamatkan
puluhan juta jiwa setiap hari guna mencegah kematian dan kecacatan akibat
penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi," ucapnya.
"Apalagi,
kita sudah melakukan imunisasi sejak puluhan tahun lamanya, maka sekarang kita
nggak lagi melihat penyakit polio dan lainnya ini karena imunisasi. Masyarakat
harus meyakini bahwa ini intervensi yang terbukti efektif untuk melindungi kita
semua," pungkas Fitri.
Kepedulian
Tinggi
Medical
Officer EPI/IVD WHO Indonesia, Vinod Kumar Bura, mengatakan, Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kepedulian
tinggi terhadap vaksin.
Meski
begitu, Bura menambahkan, informasi tentang efektivitas, keamanan dan berbagai hal
lain untuk menambah keyakinan masyarakat harus terus digaungkan.
"Survei
ini dapat dipakai sebagai strategi agar masyarakat terinformasikan lebih jauh
lagi tentang efektivitas vaksin. Juga perlu diketahui di Indonesia ini
mayoritas orang mau dengar informasi vaksin dari pekerja medis seperti dokter
dan tenaga medis lainnya," ucap Bura.
Bura
pun menegaskan, vaksinasi bisa melindungi masyarakat dari serangan Covid-19
yang sudah menyerang 5,98 juta orang di dunia.
Artinya, vaksin
bakal menyelamatkan hidup masyarakat dan mengembalikan kondisi seperti semula
dengan menghentikan pandemi Covid-19.
"Ada
tiga hal penting mengenai vaksin ini. Pertama, kita harus edukasi masyarakat
tentang pentingnya vaksin ini. Kedua, kita harus menyiapkan bahwa kita bisa
mendistribusikan vaksin kepada masyarakat. Dan ketiga, harga vaksin bisa
dikatakan terjangkau, semua bisa membeli ini. Bahkan saya yakin masyarakat
kecil saja mampu membeli ini," tutupnya.
Sebelumnya,
guna membantu solusi pengadaan vaksin di Tanah Air, Satuan Tugas Pemulihan dan
Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN) telah menghubungi hampir semua
pengembang vaksin Covid-19 di dunia.
"Sampai
sekarang ada 11 vaksin, yang sudah masuk uji klinis (clinical trial), trial
ketiga. Semuanya sudah kami hubungi kecuali tiga vaksin, yakni Moderna di AS,
Gamalea atau Sputnik di Rusia, dan ketiga, vaksin baru. Kalau yang lain, sudah
ada kontak dari kita," jelas Ketua Satgas PEN, Budi Gunadi Sadikin, dalam
acara CEO Networking 2020 secara virtual pada Selasa (24/11/2020).
Menurut
Budi, saat menghubungi para pengembang vaksin tersebut, prosedur sudah
sesuai arahan dan koordinasi dari Menkes Terawan Agus Putranto, serta
pengembang sesuai dengan yang ada di daftar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Keputusan
akhir terkait dengan jenis vaksin yang dipilih, dan harganya, akan
diserahkan kepada Menkes. [qnt]
