WahanaNews.co, Jakarta - Terkait Pilpres 2024, tiga Perguruan Tinggi Negeri di Jawa Tengah yakni Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto dan Universitas Islam Negeri (UIN) Wali Songo Semarang tak mau ikut memberi petisi yang bernada kritik ke Presiden Jokowi.
Rektor Universitas Diponegoro Semarang Yos Johan Utama menyatakan Pilpres 2024 adalah pesta demokrasi yang kuncinya terletak pada suara rakyat. Sehingga dinamika perbedaan pilihan harus dihormati.
Baca Juga:
Ribuan Warga Hadir, Saat Jokowi Blusukan di Banyumas Dampingi Luthfi
"Setiap orang memiliki hak secara konstitusional dalam demokrasi, menyampaikan pendapat di muka umum tanpa terkecuali. Tapi ingat, di dalamnya juga ada prinsip tanggung jawab, sehingga gunakanlah cara yang santun, yang benar sesuai ketentuan yang ada dan juga menghargai pilihan orang lain," kata Yos kepada wartawan, Minggu (4/2/2024).
Di sisi lain, Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Akhmad Sodiq juga menyebut Pemilu merupakan ajang mencari pemimpin yang bisa melanjutkan kerja-kerja pemimpin sebelumnya.
Sodiq mengatakan rakyat yang akan menentukan siapa pemimpin yang akan dipilih sehingga tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan.
Baca Juga:
Ramai Petisi Pemakzulan Presiden Jokowi, Yusril Buka Suara
"Suara rakyat akan menentukan siapa pun pemimpin terbaik yang dicintai oleh rakyat. Rakyat telah mampu dan dapat menentukan yang terbaik untuk masa depan bangsa dan negara. Rakyat Indonesia paham, siapapun pemimpin terbaik yang akan meneruskan Presiden Jokowi," ujar Sodiq.
Sodiq menyampaikan setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. Namun, menurutnya, jangan sampai pendapat sekelompok orang dipaksakan untuk menjadi pendapat seluruh rakyat Indonesia.
"Setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum tanpa terkecuali. Hal ini sudah dicapai dalam UUD 1945, silakan menggunakan haknya tetapi hindari memaksakan orang lain bahwa pendapatnya adalah yang paling benar. Pendapat sekelompok orang tidak boleh dipaksakan sebagai pendapat seluruh rakyat Indonesia," ucap Sodiq.
