WahanaNews.co | Pengembangan lahan kawasan inti pemerintah di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara baru dimulai pada Agustus 2022 mendatang.
Hal itu disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
Baca Juga:
Jokowi Siap Pindah ke IKN Bulan Depan, Usai Rampungnya Bandara
Kawasan inti pemerintahan yang dimaksud meliputi Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, dan gedung-gedung kementerian/lembaga.
Basuki menjelaskan pada 15 Juli pekan depan akan dilakukan penandatanganan kontrak untuk proses pengembangan lahan di IKN.
Dengan begitu, pemetaan lahan hasil land development sudah tersedia pada Agustus 2022.
Baca Juga:
Keandalan Listrik PLN pada Perayaan HUT ke-79 RI di IKN Diapresiasi Berbagai Kalangan
"Land development itu hasilnya kaveling, pengkavelingan, ini kementerian apa, istana, ini (istana) Wapres. Jadi jika Presiden (Joko Widodo) ke sana, sudah memberi perintah, untuk membuat rumah sakit, atau buat apa, di (kavling) sini," tutur Basuki, dikutip dari ANTARA, Jumat (08/07/2022).
Selain pemetaan lahan, pembangunan jalan akses utama ke IKN dari Jalan Tol Balikpapan juga akan mengalami progres pada akhir bulan ini.
Sebelumnya, Jokowi menyatakan pembangunan IKN telah resmi dimulai.
Ia mengungkapkan pembangunan ibu kota baru ditandai dengan sejumlah proyek infrastruktur.
Proyek tersebut antara lain Bendungan Sepaku Semoi dan Persemaian Mentawir.
"Adanya bendungan ini menunjukkan pembangunan basic di infrastruktur sudah mulai. Juli nanti, pembangunan jalan utama dari jalan tol Balikpapan juga dimulai," kata Jokowi di IKN Nusantara, Rabu (22/06/2022).
Pemerintah membagi pembangunan IKN dalam tiga tahap. Pertama, penyelesaian adalah pembangunan infrastruktur inti, antara lain, Istana Presiden, Gedung MPR/DPR, kantor-kantor pemerintahan, markas TNI-Polri, serta perumahan hingga 2024.
Karena itu pada semester II 2022, pemerintah juga akan membangun akses-akses logistik, kemudian jalur-jalur untuk pembangunan infrastruktur.
Pada 2023, pemerintah akan mendatangkan sekitar 150 hingga 200 ribu pekerja ke IKN untuk mengejar waktu agar target pembangunan dapat tercapai sesuai target di 2024.
Sedangkan pembangunan IKN tahap dua akan dilakukan pada 2025-2035 dan tahap tiga pada 2035-2045.
Dari sisi anggaran, Pemerintah membutuhkan total anggaran Rp 466 triliun dalam membangun IKN Nusantara.
Dari total anggaran Rp 466 triliun tersebut, pemerintah merencanakan sebanyak 19-20 persen dari APBN, sementara sisanya berasal dari investasi dan kemitraan dengan swasta. [rin]
