WahanaNews.co | Kementerian Soaial (Kemsos) menghentikan Bantuan
Sosial Tunai (Bansos Tunai) bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 dan
tidak lagi diperpanjang per awal Mei 2021.
Menteri Sosial (Mensos)
Tri Rismaharini menyatakan alasan tidak memperpanjang bansos tunai itu karena
kasus covid-19 sudah menurun. Masyarakat juga sudah mulai bisa melakukan
aktivitas, meskipun kondisinya belum normal dan dibatasi.
Baca Juga:
Korupsi APD Covid Negara Rugi Rp24 Miliar, Eks Kadinkes Sumut Divonis 10 Tahun Bui
"Bansos
tunai hingga 30 April dengan pertimbangan covid-19 sudah relatif lebih baik
(kasus turun) dan masyarakat bisa beraktivitas kembali, meski belum normal,"
ujar Mensos dalam keterangan resminya yang diterimaWahanaNews.co
pada Minggu (9/5/2021).
Sebagai informasi, nilai uang bantuan bansos tunai adalah Rp
300.000 per kepala keluarga terdampak pandemi covid-19. Program yang dilaksanakan
Kemsos sejak Januari 2021 dan April 2021 merupakan penyaluran terakhirnya.
Sebelumnya bansos tunai diberikan kepada 12 juta keluarga penerima manfaat
(KPM) sebagai bantuan kepada warga terdampak pandemi Covid-19.
Walaupun bansos tunai
dihentikan, program bansos lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan
Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) tetap berjalan. Kemsos juga sudah menerima
usulan data baru keluarga penerima bansos dari daerah-daerah untuk menggantikan
data ganda penerima bansos yang sebelumnya ditemukan sebanyak 21 juta data.
Baca Juga:
Kasus Korupsi APD Covid-19: Mantan Kadinkes Sumut Dituntut 20 Tahun Penjara
Menurutnya, PKH dan
BPNT diteruskan oleh Kemsos karena data ganda sebanyak 21 juta sudah dibekukan,
maka usulan baru sebanyak 6.334.000 dari Pemerintah Daerah (Pemda) sudah masuk.
"Usulan baru bisa diisi
usai data ganda ditidurkan, tapi belum padan dengan Nomor Induk Kependudukan
(NIK)," katanya.
Risma tidak menampik
kalau hingga saat ini Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kemsos masih
belum padan dengan kependudukan. Oleh sebab itu, Kemsos terus berupaya untuk
memperbaiki data-data yang belum sepadan dengan data kependudukan.
Solusi belum padan
penerima baru dengan NIK, Kemsos akan menggandeng berbagai perguruan tinggi
yang berada di daerah.
"Kami akan menggandeng
kampus di daerah, seperti Politeknik di Banyuwangi, Universitas Cendrawasih
(Uncen) di Papua, serta kampus di Nusa Tenggara Timur," imbuh Risma.
Para mahasiswa akan ditugaskan ke lapangan untuk membantu proses
pemadanan NIK dengan bobot 20 SKS, sekaligus analisis kemiskinan.
"Saya sudah komunikasi
dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terkait Kampus
Merdeka dengan memberdayakan para mahasiswa," ungkap Risma.
Pendaftaran akan dibuka
1 Agustus 2021 dan mahasiswa yang lolos direkrut akan diberikan pelatihan,
fasilitas serta ada biaya untuk transportasi.
"Pelibatan mahasiswa
dengan bobot 20 SKS, tak sekadar padankan NIK namun lebih kepada analisis
kemiskinan di daerah," katanya.
Selain data ganda,
pemadanan dengan NIK juga ada yang perlu dikonfirmasi ke Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil (Dukcapil). Kemsos juga menggandeng OJK, Polri, KPK, BPK, BPKP
dan Kejagung sebagai wujud transparansi, akuntabilitas dan pengawasan dalam
proses penyaluran bansos. (Tio)
