WahanaNews.co, Surabaya – Bahlil Lahadalia menyindir cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar tentang Ibu Kota Nusantara (IKN).
Hal itu dikatakan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu saat deklarasi Pilar 08 untuk pemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di DBL Arena, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (3/12/2023).
Baca Juga:
Cak Imin Umumkan Periode 2024-2029 Terakhir Pimpin PKB
Awalnya Bahlil menyebut ada cawapres belum terpilih menyampaikan bahwa yang bersangkutan sudah nyaman tinggal di Kota Jakarta lalu merasa tiba-tiba disuruh pindah ke hutan.
"Ada calon wakil presiden juga menyampaikan bahwa 'kita sudah nyaman tinggal di kota, kok mau disuruh untuk pindah ke kampung atau di hutan-hutan'," kata Bahlil di hadapan relawan, melansir CNN Indonesia.
Bahlil kemudian menyebut pemikiran dan pernyataan itu menunjukkan cawapres tersebut lebih layak menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur DKI Jakarta saja.
Baca Juga:
Cak Imin Sebut Kehadiran Paus Jadi Pengingat Pembangunan Berkeadilan
"Ini artinya anda cocok berpikir untuk memimpin Gubernur DKI Jakarta dan menjadi Wagub DKI Jakarta, bukan menjadi presiden dan wakil presiden," ujarnya.
Bahlil juga mengatakan pernyataan itu adalah pemikiran yang tak konsisten. Pasalnya PKB, yang diketuai Cak Imin, merupakan salah satu fraksi yang mendukung terciptanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.
"Saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara, ini adalah pikiran sesat, karena PKB adalah partai terdepan yang mendukung IKN lewat pembuatan UU itu," ucapnya.
Tak hanya itu, Bahlil yang dinobatkan jadi Ketua Dewan Pembina Pilar 08, ini juga menyindir capres Anies Baswedan yang dinilainya akan mengkaji ulang UU IKN.
"Ada calon presiden yang belum memimpin sudah mengatakan akan mengubah kebijakan bahkan akan mencabut UU IKN," ujarnya.
"Katanya, menurut versi dia IKN yang ada di Kalimantan itu adalah bentuk bukan untuk mewujudkan pemerataan tapi itu hanya untuk melahirkan ketidakadilan," tambahnya.
Sebaliknya, menurut Bahlil, IKN justru jadi upaya pemerintah untuk melakukan pemerataan pertumbuhan ekonomi.
Pasalnya, kata Bahlil, membangun Indonesia harus dilakukan secara merata, mulai dari Aceh sampai Papua. Dan hal itu diawali dengan IKN di Kalimantan.
"Jadi kalau ada capres yang tidak setuju kita ubah atau kita pindahkan [ibu kota ke] IKN maka capres tersebut tidak ingin Kalimantan, Sulawesi dan kawasan timur maju. Dan ini adalah cara berfikir yang menyesatkan," kata dia.
Akhir-akhir ini, kubu pasangan AMIN kompak melontarkan kritik terhadap proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dicetuskan Presiden Joko Widodo.
Kritik itu dilontarkan oleh Anies, Imin, hingga petinggi PKS dan PKB yang menjadi partai pengusung AMIN di Pilpres 2024.
Anies menilai pembangunan IKN hanya akan menimbulkan ketimpangan baru. Anies menganggap pembangunan IKN tak menghasilkan pemerataan, tetapi justru akan membuat munculnya ketimpangan antara kota baru tersebut dengan daerah-daerah di sekitarnya.
Menurut dia, pemerataan bisa dilakukan dengan cara mengembangkan kota-kota kecil hingga menengah yang ada di berbagai wilayah.
Terpisah, Cak Imin mengaku lebih memilih tinggal di Jakarta daripada pindah IKN yang menurutnya hingga kini belum layak untuk ditinggali.
"Itu kan pilihan aja, lagi enak di Jakarta, tiba-tiba disuruh ke hutan, entar dulu. Itu pilihan pribadi, referensi tinggal pribadi. Kalau sekarang kan enggak layak, belum layak di sana, per hari ini," kata Imin.
[Redaktur: Alpredo Gultom]
