WAHANANEWS.CO - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa tidak ada kebijakan yang mensyaratkan vasektomi sebagai syarat untuk menerima bantuan sosial (bansos).
Ia memastikan bahwa kabar tersebut tidak benar.
Baca Juga:
Renovasi 500 Rutilahu di Jabar, KDM Targetkan Nol Rutilahu pada 2028
“Tidak ada kebijakan vasektomi. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada kebijakan itu. Bisa dilihat di media sosial saya,” ujar Dedi saat ditemui di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Kamis (8/5/2025).
Vasektomi sendiri merupakan prosedur kontrasepsi permanen untuk pria, dengan cara memotong atau menyumbat saluran sperma agar sperma tidak keluar saat ejakulasi.
Dedi menyatakan bahwa dirinya hanya mengusulkan agar penerima bansos yang memiliki banyak anak ikut dalam program Keluarga Berencana (KB), yang menurutnya tidak terbatas pada metode vasektomi.
Baca Juga:
Soal Siswa Bermasalah dan Pendidikan Disiplin, Dedi Mulyadi: Bicara Saja Tidak Cukup
“Para penerima bantuan yang anaknya banyak, diharapkan berkeluarga berencana, dan berkeluarga berencana itu, kalau bisa dilakukan laki-laki, dan tidak vasektomi saja. Kan ada yang lain. Ada pengaman,” jelasnya.
Sebelumnya, Dedi sempat membuat pernyataan yang menyinggung peran pria dalam pengendalian kelahiran. Pernyataan itu kemudian menuai kritik.
“Jangan membebani reproduksi hanya perempuan. Perempuan jangan menanggung beban reproduksi, sabab nu beukian mah salakina [karena yang ‘doyan’ pasti suaminya]. Harus laki-lakinya. Kenapa harus laki-laki? Karena misalnya nanti perempuannya banyak problem. Misalnya lupa minum pilnya atau lainnya,” ujar Dedi pada Senin (28/4/2025) dikutip dari Antara.
